Ceknricek.com — Pilpres 2019 sudah selesai. Capres 02, Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi suara KPU. Selanjutnya, BPN menarik semua saksi yang ada di KPU. Makna semua itu adalah: Prabowo sudah kalah.
Hotel Grand Sahid terasa panas sore itu. Beberapa tokoh tampak tegang. Di atas podium, Capres 02 Prabowo Subianto menunjukkan wajah geram. Sesekali suaranya memekik. “Saya katakan enggak usah nakut-nakuti kami dengan makar-makar,” sergahnya. Mantan Danjen Kopassus ini jelas mengarahkan telunjuknya ke arah aparat keamanan yang belakangan kerap mengkriminalisasi pendukung 02 dengan pasal makar.
Eggi Sudjana mereka tahan. Kivlan Zen, mantan kepala staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, sempat kena cekal. Sementara sebuah tim hukum bentukan Jenderal (Purn) Wiranto menganalisa ucapan dan tindakan Amien Rais, Bachtiar Nasir, serta tokoh-tokoh pendukung 02 lainnya untuk diproses sebagai tindak pelanggaran hukum.
Sore itu, Selasa, 14 Mei 2019, Prabowo menyampaikan pidato politik dalam acara Simposioum Nasional Kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itulah segala uneg-uneg Prabowo sepertinya ditumpahkan. “Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar,” tegasnya merujuk pada tokoh Amien Rais, Djoko Santoso, Tedjo Edy, dan sejumlah tokoh lainnya.
Foto: Ashar/ceknricek.com
Prabowo mengingatkan aparat penegak hukum agar tak sewenang-wenang menggunakan pasal makar. “Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat,” katanya lagi.
Sampai di sini banyak pihak maklum dengan sikap Prabowo itu. Namun, hal yang tak disangka bahwa pada hari itu Prabowo juga mengeluarkan pernyataan menolak hitungan Pilpres oleh KPU yang dinilainya curang. Pernyataan itu disusul dengan langkah BPN yang akan menarik semua saksi di KPU pada 15 Mei. “Sekarang semua berpulang pada KPU RI dan pemegang kekuasaan,” ucap Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso.
BPN sudah menganggap Pilpres selesai, setelah tidak diprosesnya laporan kecurangan pemilu yang mereka sampaikan.
Pembangkangan Sipil
Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyebut, pemboikotan 02 bisa mengarah pada pembangkangan sipil. “Pak Prabowo menyatakan akan memboikot perhitungan Pilpres. Bukan memboikot Pemilu. Itu artinya, 02 pasti kalah dan 01 pemenangnya serta tidak berakhir di MK. Setelah itu, yang menjadi masalah adalah legitimasi presiden terpilih. Karena pemboikotan bisa mengarah pembangkangan sipil,” cuit Andi.
Pemboikotan hasil Pemilu adalah salah satu jalan damai tanpa kekerasan dan tanpa mobilisasi massa. Di beberapa negara yang Pemilunya bermasalah banyak yang menempuh cara ini. “Ada ketegangan, tapi Pak Prabowo, menurut saya, cukup bijak dengan tempuh jalan ini,” lanjutnya.
Menurut Andi, solusi damai masih ada. Beri kesempatan BPN menggunakan haknya menjelaskan dan membuktikan kecurangan. Negara mengawalnya dengan baik ke tempat yang semestinya. Rakyat menunggu hasilnya, pasukan Brimob dan TNI jangan membuat ketegangan. “Negara tetap harus adil memperlakukan siapa pun yg merasa dicurangi. Protes mereka harus dikawal, bukan digebuk,” ujar Andi lagi.
Sejak awal, BPN telah membeberkan banyak kecurangan dalam Pilpres. Mereka menuntut agar dibentuk Tim Pencari Fakta kecurangan Pemilu, dilakukan audit forensik IT KPU dan dibentuk pula TPF kematian ratusan penyelenggara Pemilu. Semua itu tidak digubris. “Kalau memang Pemilu jujur dan adil, kenapa menolak permintaan BPN?” ujar Muhammad Said Didu.
Foto: Ashar/ceknricek.com
Sore itu juga, tim teknis BPN Prabowo-Sandiaga memaparkan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi, mulai dari masa kampanye, pencoblosan, dan setelah masa pemungutan suara. Dugaan bentuk kecurangan itu, antara lain adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif, politik uang, pengerahan aparat, surat suara tercoblos, hingga salah input data di sistem hitung KPU.
BPN, menurut Ketua BPN Djoko Santoso, telah melaporkan temuan dugaan kecurangan ini sejak awal, akan tetapi tidak ditindaklanjuti KPU. “Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur, dan sistematis,” ujarnya.
Gakkumdu
Menanggapi ini, Komisioner KPU Ilham Saputra mempersilakan kubu 02 untuk melaporkan temuan kecurangan dan melanjutkannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. “Ya, enggak ada masalah kalau ada ditemukan indikasi kecurangan. Dilaporkan saja kepada lembaga terkait, misalnya, ke Bawaslu biar mereka yang memproses,” katanya.
Menurut dia, KPU membuka diri terhadap segala bentuk kritik atau koreksi yang disampaikan berbagai pihak. “Prinsipnya, kalau ada indikasi kecurangan silakan dilaporkan kepada institusi yang berwenang yang diamanatkan oleh undang-undang,” ujarnya.
Sementara terhadap laporan kecurangan yang sudah masuk sebelumnya, Ilham menyebut laporan tersebut sudah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Lepas dari itu, hasil resmi rekapitulasi suara secara nasional, jika sesuai rencana, akan diumumkan pada Rabu, 22 Mei 2019. “Kami, BPN Prabowo-Sandi, bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” ucap Djoko. Dan, sebagaimana pada Pemilu 2014, Prabowo kalah lagi.