Ceknricek.com — Selama dua tahun berturut-turut dari periode 2018-2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Rabu (15/5).
“Dua Tahun Berturut-turut!! Opini Tertinggi itu kembali diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah, sebuah rahmat dari Allah SWT…,” tulis Anies dikutip laman Facebooknya, Kamis (16/5).
Foto: Doc. Anies Baswedan
Menurut Anies, hal ini terjadi karena melalui kerja keras, konsistensi, persistensi, keseriusan, dan kebersamaan kerja lintas jajaran membuahkan prestasi membanggakan.
“Kerendahatian kita semua untuk mau saling dukung dan saling bantu dalam menuntaskan setiap rekomendasi BPK dan dalam ketertiban kita saat melaksanakan semua prinsip akuntasi pemerintahan. Menghasilkan sebuah kemajuan yang membahagiakan,” kata Anies.
Anies mengatakan, Sejak 2013 DKI tidak pernah mendapatkan opini WTP. Alhamdulilah, mulai tahun 2018 kemarin kita berhasil mendapatkan WTP dan tahun ini berhasil dipertahankan.
Foto: Doc. Anies Baswedan
“Ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Anies.
Anies menceritakan, beberapa spanduk membentang di dalam ruang Sidang Paripurna DPRD. Lebih dari seratusan ASN Pemprov DKI hadir. Mereka membawa spanduk-spanduk ungkapan rasa syukur dan bangga. Sorak sorai bermuruh di ruangan saat Prof. Dr. Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK, menyebut memberikan opini: Wajar Tanpa Pengecualian.
“Mengapa begitu banyak ASN Pemprov hadir dan semangat? Karena kita semua selama ini bekerja keras, menggeluti pendataan aset yang rumit dan pelik. Kita menjalani proses yang melelahkan tapi tanpa tanda-tanda kelelahan. Kita melihat langsung, bahwa sesuatu yang dikerjakan serius dan tuntas, maka hasilnya membanggakan,” kata Anies.
Foto: Doc. Anies Baswedan
Anies mengatakan, pemberian opini WTP tersebut menjadi suntikan semangat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Konsekuensinya, Pemprov akan terus melakukan langkah perbaikan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Perolehan opini WTP ini bukanlah akhir dari suatu proses perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta, tetapi merupakan babak baru untuk terus menerus menyempurnakan kualitas akuntabilitas,” kata Anies.
Foto: Doc. Anies Baswedan
“Terima kasih kepada setiap pihak yang berkolaborasi bersama dalam mewujudkan opini WTP, mulai dari Tim Pemeriksa BPK RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tutup Anies.