Ceknricek.com — Kerusuhan merebak di Hong Kong, Rabu (12/6), ketika puluhan ribu pengunjuk rasa menyerbu jalan-jalan utama ke perkantoran pemerintah. Mereka memprotes rencana undang-undang ekstradisi, yang akan membuat orang dapat dikirim ke China daratan untuk diadili.
Ribuan demonstran berpawai di jalanan Lung Wo Road dan sekitarnya, yaitu jalan arteri penting di timur-barat dekat perkantoran, untuk menentang kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Ratusan polisi antihuru-hara memperingatkan mereka untuk menghentikan aksi.
Sebagian demonstran mendirikan barikade untuk menghentikan lalu lintas di jantung pusat keuangan Asia itu. Banyak di antara mereka yang menolak seruan polisi untuk mundur. Pemandangan itu mengingatkan orang pada protes oleh kelompok prodemokrasi yang mengguncang kota tersebut pada 2014.
Foto : The New York Times
Pemerintah memperingatkan para pegawai untuk tidak berkendara ke arah perkantoran pemerintah karena jalan-jalan telah ditutup.
Carrie Lam menantang dengan berjanji akan menekan terus peraturan yang kontroversial meskipun ada kecemasan mendalam pada Minggu (9/6), memicu demonstrasi politik terbesar sejak penyerahan kembali Hong Kong oleh Inggris kepada China pada 1997.
Para pengunjuk rasa dari banyak kalangan masyarakat Hong Kong mulai berkumpul semalam untuk demonstrasi, Rabu (12/6) pagi, sementara para pelaku bisnis bersiap melakukan pemogokan.
Undang-undang ekstradisi, yang mendapat penentangan tak biasa dari dalam negeri dan luar, akan diperdebatkan dalam putaran kedua di Dewan Legislatif yang beranggotakan 70 kursi meskipun belum jelas apakah UU itu akan diluluskan seperti yang direncanakan.
Dikuasai Mayoritas Pro-Beijing.
Lam diharapkan dapat menenangkan kecemasan masyarakat. Ia mengatakan pemerintahannya menciptakan perubahan tambahan pada undang-undang tersebut termasuk untuk pengamanan hak asasi.
Dalam langkah yang langka, para pemuka bisnis memperingatkan bahwa mendorong hukum yang luar biasa dapat merusak kepercayaan pemodal dan mengikis keuntungan daya saing.
Foto : Aljazeera
Unjuk rasa pada Minggu (9/6), yang menurut penyelenggara diikuti oleh sejuta orang yang turun ke jalan, merupakan peningkatan reaksi penentangan terhadap undang-undang luar biasa yang akan membuat kemampuan Lam semakin dipertanyakan dalam memerintah secara efektif.
Aksi protes itu menempatkan Hong Kong dalam krisis politik, seperti ketika demonstrasi “Pendudukan” oleh kalangan prodemokrasi berlangsung selama beberapa bulan pada 2014, hingga menambah tekanan pada pemerintahan Lam dan para pendukungnya di Beijing.
Seorang juru bicara pada operator bursa Hong Kong Exchange and Clearing (HKEK) mengatakan suatu jamuan–untuk merayakan 19 tahun terdaftar dalam bursa, yang direncanakan pada Rabu petang dan akan menghadirkan Lam sebagai tamu kehormatan, akan tetap dilangsungkan.
Pemogokan
Para pengunjuk rasa yang kebanyakan orang muda mengenakan perlengkapan pelindungan diri seperti masker dan kacamata saat mereka menyeret kawat berduri ke jalanan, menciptakan petaka bagi para pengendara pada jam sibuk pagi hari.
Arak-arakan mereka digelar hanya selemparan batu dari jantung keuangan yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit megah, yang menjadi kantor perusahaan-perusahaan besar termasuk HSBC.
HSBC, Standar Chartered dan perusahaan akunting Big Four sepakat untuk melonggarkan pengaturan kerja para pegawainya pada Rabu (12/6), menurut laporan media Hong Kong.
Pemogokan dan pelambatan transportasi juga diumumkan pada hari yang sama saat para pengusaha, pelajar, sopir bus, pekerja sosial, guru dan kelompok-kelompok lain berjanji untuk mengikuti aksi protes sebagai upaya terakhir untuk menghadang undang-undang.
Foto : SBS
Diosesan Katolik Hong Kong meminta pemerintah untuk tidak meloloskan undang-undang dengan tergesa-gesa dan mendesak semua umat Kristen untuk berdoa bagi bekas koloni Inggris itu. Lam, yang memperingatkan akan melawan “aksi radikal” dalam protes tersebut, adalah seorang umat Katolik.
Inggris menyerahkan kembali Hong Kong ke China 22 tahun yang lalu dalam formula “satu negara, dua sistem”, dengan jaminan bahwa otonomi dan kebebasan, termasuk sistem peradilan yang independen, akan tetap dilindungi.
Namun, banyak pihak menuding, sejak itu China memperluas campur tangan termasuk dengan mengganggu reformasi demokrasi, mencampuri pemilihan lokal dan berada di balik kehilangan lima penjual buku terlaris di Hong Kong, sejak 2015, yang
yang kerap mengecam para pemimpin China.
Beijing menolak semua tudingan itu dan media resmi China pekan ini mengatakan “kekuatan asing” mencoba merusak China dengan menciptakan kekacauan menyangkut undang-undang ekstradisi tersebut.
Kelompok HAM menegaskan, dugaan penganiayaan, penahanan dengan sewenang-wenang, pemaksaan untuk mengaku serta masalah dalam mendapat bantuan hukum di China –yang pengadilannya dikuasai oleh Partai Komunis, adalah alasan-alasan mengapa Hong Kong tidak perlu memproses undang-undang tersebut.
China menolak tuduhan bahwa UU itu menginjak-injak hak asasi manusia. (Antara/Reuters)