Ceknricek.com — Menkopolhukam Wiranto menyebut adanya pencegahan terhadap massa yang menuju ke Ibu Kota jelang sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6).
Terkait hal itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya melaksanakan giat razia dan imbauan di jalan umum hingga terminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada giat mobilisasi massa.
Brigjen Dedi menyebut, giat razia itu dilakukan oleh Polda penyangga Ibu Kota dan yang berada di perbatasan Jakarta. “Itu dilaksanakan oleh polda-polda penyangga seperti Jabar, Banten dan perbatasan-perbatasan Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang,” ujarnya, Jumat (14/6).
“Melaksanakan giat razia-razia dan imbauan-imbauan di jalan-jalan umum, terminal-terminal dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk tidak ada giat mobilisasi massa,” ungkap Dedi.
Sumber: Poskotanews.com
Jenderal bintang satu itu juga mengimbau agar masyarakat mengikuti jalannya sidang dari media massa. Meski demikian, Dedi mengonfirmasi, hingga saat ini dirinya belum menerima adanya informasi pergerakan dari daerah menuju Jakarta.
“Semua masyarakat untuk tetap harus tunduk pada aturan hukum, karena PHPU adalah langkah konstitusional di MK bisa diikuti di media tanpa harus giat massa,” ujarnya.
Moeldoko: Ikuti Arahan Prabowo
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau pendukung pasangan capres 02 Prabowo-Sandiaga mengikuti arahan pimpinannya untuk tidak melakukan aksi saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.
Sumber: Tribunnews
“Harus konsisten, apa yang diucapkan oleh pimpinannya dengan yang di bawah. Jangan mereka merasa punya kekuatan, itu 01 relawannya juga banyak,” ujar Moeldoko di sekitaran Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6).
Moeldoko meminta massa aksi dari beberapa elemen yang sedang berada di sekitaran MK agar tidak bertindak melanggar hukum. “Pokoknya jangan macam-macam, negara ini perlu damai, masyarakat perlu damai,” kata Moeldoko.
Menurut mantan Panglima TNI itu, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang memprovokasi atau membuat suasana jalannya sidang MK menjadi terganggu.
Moeldoko mengajak semua pihak untuk menjaga situasi jalannya sidang sengketa Pilpres di MK berlangsung kondusif, tanpa ada gerakan yang melanggar hukum.
“Masyarakat sudah tenang, sudah merasa nyaman, dimunculkan lagi ada gerakan lapangan. Buat apa itu? Sudah percayakan saja pada MK yang enggak lama ya, kita tunggu saja,” paparnya.
Saat berlangsung sidang MK, massa yang tergabung dalam beberapa elemen seperti FPI, Alumni 212, GNPF, GNKR melakukan aksi di sekitaran Patung Kuda dan depan Gedung Kemenhan. Namun, para aksi ini mulai membubarkan diri menjelang salat Jumat.