Ceknricek.com — Menyedihkan, memang. Para aktivis yang dulunya dikenal kritis memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, kini, tak tampak batang hidungnya pada saat dibutuhkan. Suaranya tak terdengar lagi. Mereka menghilang, hilang, atau dihilangkan setelah berada di pusaran Istana Kepresidenan.
Tentu saja, mereka tidak dihilangkan paksa. Mereka berada di lingkungan Istana Kepresidenan. Mereka dinyatakan hilang karena tak lagi terdengar suaranya yang prorakyat. Boleh jadi, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari selama menjadi aktivis dulu. Mereka menikmati masa panen. Kerja mereka antara lain adalah membisu.
Nah, itulah yang membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) menyindir para eks aktivis tersebut. ICW menilai aktivis yang berada di lingkungan Istana sudah tidak mau bersuara tentang polemik revisi UU KPK. Padahal pada saat ini KPK perlu diselamatkan.
Baca Juga: Istana mempersilakan UU KPK digugat
Foto-foto para eks aktivis yang dinyatakan hilang itu viral di media sosial. Dalam akun instagram @sahabaticw, terdapat beberapa foto mereka yang dulunya sebagai pegiat HAM dan pegiat anti korupsi itu. Mereka yang dinyatakan hilang itu adalah Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki. Lalu, eks Jubir KPK, Johan Budi, yang kini menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan. Jaleswari Pramodhawardani yang kini Deputi V Kantor Staf Kepresidenan. Ifdhal Kasim yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden.
Nama lainnya adalah eks pegiat demokrasi Fadjroel Rachman. Eks pegiat reformasi hukum Alexander Lay. Eks pegiat reformasi kebijakan publik, Andrinof Chaniago. Eks aktivis Walhi sekaligus pegiat lingkungan hidup, Abetnego Tarigan.
Baca Juga: Jokowi Akan Jadi Satu-satunya Presiden yang Bangun Dua Istana
Dalam caption di foto Teten Masduki, Ifdhal Kasim, Fadjroel Rachman, Alexander Lay, Jaleswari Pramodhawardani, Andrinov Chaniago, dan Abetnego Tarigan denga tulisan: Hilang karena terlalu dekat dengan Istana.
Selain berada di lembaga kepresidenan, orang-orang yang disebut hilang itu sebagian menjadi komisaris BUMN. Kini, mereka sudah hidup gemah ripah.
Selain Instagram, foto-foto “orang hilang” ini juga viral di banyak medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter.
Din dan Yudi
Cerita tentang aktivis yang tiba-tiba menjadi mitra penguasa selalu terjadi pada tiap era. Pada masa Orba, tokoh-tokoh KAMI/KAPPI menyatu dalam pemerintahan Soeharto. Lalu, pada awal era reformasi, juga begitu. Para aktivis menempel di istana sehingga suaranya seirama pemerintah yang berkuasa saat itu. Mereka kehilangan kekritisannya terhadap masalah bangsa. Saat berkuasa adalah saat memanen. Bagi mereka, perjuangan sudah lewat. Perjuangan adalah mempertahankan kekuasaan.
Hanya saja, tidak semua aktivis begitu. Pada era kini setidaknya ada dua nama yang teguh menjaga prinsipnya. Mereka adalah Din Syamsuddin dan Yudi Latif. Mereka berdua keluar dari Istana dan melepas hak atas gaji ratusan juta rupiah. Mereka kembali ke dunianya. Dunia intelektual. Dunia pergerakan.
Din Syamsuddin adalah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia mundur sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Din mengambil keputusan itu pada 21 September 2018 karena merasa tidak leluasa dalam menjalankan tugas lantaran sensitivitas politik yang demikian tinggi di Pemilu dan Pilpres 2019.
Din menjelaskan pengunduran dirinya demi kemashalatan umat dan menunaikan tugasnya selama ini yang berkaitan dengan masyarakat lintas agama dengan pandangan masing-masing.
Baca Juga: Ini Penjelasan Pemerintah Tentang Poin-Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR
Din menyatakan posisinya harus netral dan tidak terlibat dalam pusaran politik, ketika merajut kebersamaan antarmasyarakat Indonesia. Sementara itu, sejak ia dilantik Jokowi menjadi utusan khusus, dia mengaku mulai dituding mau menerima jabatan itu dengan alasan politik.
Lain lagi dengan Yudi Latif. Ia mundur sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kepala BPIP merupakan pelaksana sehari-hari. Dia berada di bawah Dewan Pengarah BPIP, yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Duduk sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, Ketua MUI Ma`ruf Amin, Ketum PBNU Aqil Siroj, hingga Sudhamek. Gaji dan tunjangan mereka ini sekitar Rp100 juta per bulan. Mega lebih tinggi lagi, yakni sekitar Rp120 juta.
Yudi mundur pada 7 Juni 2018, karena alasan keluarga. “Beliau tidak sanggup karena masih ada urusan-urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh Pak Yudi Latif,” tutur jubir Presiden Jokowi, Johan Budi SP kala itu.
Yudi sendiri mengumumkan pengunduran diri lewat akun Facebook Yudi Latif Dua. Ia menulis panjang soal pamitannya itu. “Saya mohon pamit. Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). Seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali,” tulis Yudi.
Din dan Yudi kini lebih bebas menyuarakan isi hatinya. Dia bisa tampil dan bicara apa saja tanpa beban. Karena Din dan Yudi belum sempat hilang.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.