Ceknricek.com — Satu per satu fakta di balik misteri pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai terungkap. Lahan tempat untuk pindah ibu kota nantinya itu ternyata belum bisa dibilang gratis. Lahan di Sepaku, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang dipilih untuk Ibu kota masih dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal. Perusahaan ini sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI). Izin konsesi ini baru akan habis pada tahun 2042. Jadi, masih 23 tahun lagi.
PT ITCI Hutani Manunggal terafiliasi dengan Asia Pasific Resources International Holding Ltd., atau APRIL Group. Kelompok bisnis ini merupakan induk pabrik bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Di atasnya ada Royal Golden Eagle Group, yang didirikan oleh Sukanto Tanoto.
Nah, tanah yang bakal dipakai untuk calon ibu kota itu adalah konsesi lahan sang taipan. Awalnya, kabar itu berembus dari kalangan pengusaha, kemudian dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Menteri Bambang mengatakan, meskipun ada kepemilikan dalam wujud hak konsesi HTI, pemerintah tetap sebagai pemilik sah lahan tersebut. Bappenas telah meminta langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memproses pencabutan izin. “Mudah-mudahan tidak lebih dari sebulan (prosesnya),” katanya di Jakarta, Kamis (19/9).
Lahan konsesi milik Sukanto ini tidak berada dalam titik api yang memicu kebakaran hutan, bukan lahan gambut ataupun batu bara. Nah, itu sebabnya wilayah tersebut dipilih. Bambang mengatakan kawasan inti Ibu kota berisi Istana dan kantor lembaga negara akan dibangun di Sepaku. Kawasan tersebut akan menggunakan lahan seluas 5.644 hektare.
Baca Juga: Ibu Kota Spekulan Tanah
Dokumen Bappenas tertanggal 10 September 2019 menunjuk lokasi tersebut tepat di sisi barat Sungai Samuntai, Sepaku. Peta izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan ITCI Hutani Manunggal menguasai 161 ribu hektare lahan yang membujur dari sisi barat Sepaku hingga melintasi Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, di sebelah utara. Sekitar 42 ribu hektar lahan tersebut juga direncanakan sebagai kawasan pengembangan ibu kota yang berisi fasilitas kesehatan, pendidikan hingga museum.
HTI Sepaku tadinya milik Hashim Djojohadikusumo, pengusaha yang juga adik Prabowo Subianto. Grup Arari, milik Hashim memang pernah menguasai 60% saham ITCI Hutami Manunggal lewat PT ITCI Kartika Utami. Sisa 40% saham dikuasai PT Inhutani I. Belakangan sejak 2004, secara bertahap 90% kepemilikan ITCI Hutami Manunggal beralih ke PT Kreasi Lestari Pratama, bagian dari APRIL Group. Enam tahun lalu Kreasi Lestari Pratama mengalihkan seluruh kepemilikannya kepada Equerry Company Ltd., perusahaan pembiayaan di negara suaka pajak Seychelles, yang juga berafiliasi dengan APRIL Group.
Kasus Pajak dan Pencemaran
Selanjutnya, siapa Sukanto Tanoto? Pria kelahiran Belawan, Medan, 25 desember 1949 ini adalah putra seorang imigran dari kota Putian, provinsi Fujian, daratan Tiongkok. Sejak 1997, Sukanto menetap di Singapura bersama keluarganya. Di Negeri Jiran itu, ia mendirikan kantor pusat bisnisnya. Ia pemegang paspor Indonesia.
Lebih dari itu, Sukanto adalah konglomerat yang masuk jajaran orang terkaya di negeri ini. Menurut situs Forbes, saat ini kekayaan Sukanto mencapai US$1,3 miliar atau sekitar Rp18,3 triliun. Ia berada di urutan ke-25 orang terkaya di Indonesia.
Baca Juga: Selamat Tinggal Jakarta…!
Beberapa tahun lalu, si Tajir ini, menjadi buah bibir. Bukan karena ia menebar duit untuk si miskin. Ia terbukti mengemplang pajak melalui 14 perusahaan di bawah naungan Asian Agri Group. Nilainya triliunan rupiah. Menurut Ditjen Pajak, praktik penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri cukup canggih, sistematis, dan terencana. “Mereka bahkan punya unit khusus yang mengatur penggelapan pajak ini,” kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany pada 9 Januari 2014.
Adanya unit khusus tersebut membuktikan kalau penggelapan pajak yang mereka lakukan tergolong pidana. Nilai denda yang dijatuhkan kepada Asian Agri sebesar Rp2,5 triliun dan sanksi administratif Rp1,9 triliun.
Jauh sebelum itu, perusahaan Sukanto lainnya, yaitu PT Inti Indorayon Utama, dituduh sebagai penyebab pencemaran lingkungan di wilayah Porsea dekat Danau Toba, Sumatera Utara. Pabrik bubur kertas pertama di Indonesia itu kerap terlibat konflik dengan penduduk setempat.
Selama pemerintahan Soeharto, Indorayon tak pernah tersentuh hukum. Ia memang dekat dengan presiden kedua RI itu. Baru saat pemerintahan Presiden BJ Habibie akhirnya Indorayon berhenti beroperasi. Lalu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid perusahaan tutup secara permanen. Namun, saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perusahaan hidup kembali dan berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari.
Kini, melalui Royal Golden Eagle, bisnis Sukanto berkembang pesat ke berbagai bidang, seperti kayu lapis, kertas, bubur kertas, sawit, dan sumber daya alam. Asian Agri merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di Asia.
Baca Juga: Jokowi Akan Jadi Satu-satunya Presiden yang Bangun Dua Istana
Forbes mencatat, Sukanto juga memiliki Bracell Limited yang beroperasi di Brazil. Perusahaan ini merupakan produsen selulosa terbesar di dunia. Selulosa kerap dipakai sebagai bahan dasar berbagai macam produk, dari tisu bayi hingga es krim.
Kembali ke soal tanah calon ibu kota. Pemerintah naga-naganya tidak bisa begitu saja mengambil tanah ini sebelum izinnya berakhir. Bambang mengatakan tengah menyiapkan skema untuk mengambil alih lahan. “Pilihannya memberikan lahan pengganti atau kompensasi per tegakan pohon,” katanya, seperti dikutip Koran Tempo edisi Kamis (19/9).
Maknanya, tetap saja pencabutan konsesi memberikan dampak hukum, seperti ganti rugi. Lagi pula, tanah itu bukan lahan kosong. Di sana sudah tertanam pohon untuk bahan baku perusahaan pulp milik sang taipan. Berbeda jika lahan itu masih dikuasai Prabowo. Ia sempat bilang “kalau negara membutuhkan dan ingin mengambil” akan diberikan. “Silakan,” katanya.
BACA JUGA: Cek SENI & BUDAYA, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.