Ceknricek.com — Kabar menghebohkan bergulir dari Universitas Trisakti Jakarta. Perguruan tinggi yang dikenal sebagai Kampus Pahlawan Reformasi itu kembali membetot perhatian khalayak terkait rencana pemberian gelar Putera Reformasi kepada Presiden Joko Widodo. Rencana tersebut tertuang dalam surat berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 yang beredar luas, Minggu (22/9).
Surat tertanggal 12 September itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet, di Jakarta. Bunyinya, dalam rangka peringatan Dies Natalis Universitas Trisakti ke-54, dan sebagai realisasi dari “Amanah Deklarasi Alumni Trisakti Untuk Jokowi” pada tanggal 9 Februari 2019, kami ingin memberi penghargaan kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo berupa anugerah sebagai Putera Reformasi.
Dalam surat yang ditandatangani Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc. Ph.D, dan berstempel itu juga tertulis, penghargaan dipersembahkan atas karya dan keberhasilan dalam mendukung cita-cita gerakan reformasi yang diawali dari peristiwa 12 Mei 1998 di Kampus Trisakti.
“Suatu kehormatan bagi kami civitas akademika Trisakti jika Bapak Presiden berkenan menerima penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada beliau,” tutup surat itu.
Sejauh ini belum bisa dipastikan keabsahan dan validitas surat tersebut. Sejumlah media melaporkan, Rektor Trisakti Ghufron Mukti sedang berada di luar negeri. Sementara Kepala UPT Humas Universitas Trisakti Rully Besari Budiyanti, tak bersedia memberi tanggapan dan konfirmasi. Begitupun dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menjadi tujuan surat tersebut. Ia mengaku belum mengetahuinya. “Nanti saya cek,” katanya kepada kumparan.
Baca Juga: Beban Reformasi di Pundak Jokowi?
Di tengah ketidakpastian itu, Wakil Presiden Mahasiswa tahun 2010-2011, Usamah Abdul Aziz mengatakan, surat yang sudah beredar luas itu telah dikonfirmasi ke rektorat oleh mahasiswa dan memang valid. Ia mengungkapkan, penolakan bahkan sudah ramai dibicarakan, baik di kalangan alumni, maupun mahasiswa aktif. Alasan penolakan, menurut Usamah, karena kriteria menjadikan Jokowi sebagai Putera Reformasi tidak jelas. Misalnya, keberhasilan di bidang apa dan apa latar belakang yang mendasarinya.
Penolakan yang sama diteriakkan politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, yang juga alumni Akuntansi Trisakti 1997 dan Presiden Mahasiswa 2000-2001. Ia mengatakan Jokowi tak layak diberikan gelar Putera Reformasi. Menurut Andre, tahun 1998 dia belum jadi apa-apa. Mungkin waktu itu masih jadi pengrajin mebel di Solo. “Gara-gara reformasilah beliau jadi wali kota, gubernur, dan presiden,”kata Andre, Minggu (22/9).
Hal senada juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti. Menurut Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah, rencana pemberian penghargaan itu dilakukan tanpa penilaian yang jelas. Ia menilai Presiden Jokowi belum menunjukan upaya nyata menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi cita-cita reformasi. Kasus pelanggaran HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Jokowi, di antaranya Peristiwa 12 Mei 1998, dimana empat mahasiswa Trisakti Tewas ditembak.
Di tengah riuhnya penolakan, politikus PDIP Masinton Pasaribu punya penilaian berbeda. Masinton yang pada 1998 aktif di Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) mengatakan, Presiden Jokowi sangat pantas diberi gelar Putera Reformasi. Ia beralasan, Jokowi lahir dari suasana pasca-reformasi, maka dia bisa disebut Putera Reformasi.
“Pak Jokowi ini lahir bukan dari gen politik Orde Baru, tapi dia adalah generasi yang secara politik lahir dan tumbuh pasca-reformasi,” katanya.
BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.