Ceknricek.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menilai pada prinsipnya tantangan pembangunan ekonomi Islam identik dengan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam sehingga seharusnya keberadaan ekonomi Islam mampu menciptakan kebaikan bagi seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia.
“Kita juga memahami bahwa tujuan ekonomi Islam adalah identik dengan membangun prinsip keadilan melalui tata kelola yang baik, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, kompetensi dan profesionalisme,” kata Sri Mulyani pada acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAEI 2019-2023, Jumat (13/12) di Aula Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, seperti dilansir dari Kemenkeu.go.id.
Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu terus dikembangkan secara terintegrasi dan komprehensif. Program ini harus dibangun dengan harmonis, sesuai dengan program-program dari pemerintah, otoritas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
“Kami tadi berempat bersama Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) dan Menteri BUMN sepakat di dalam rangka untuk saling mendukung, maka kami berempat akan melakukan program bersama,” kata Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, program bersama ini diharapkan akan makin memperkuat dan mendiseminasikan nilai-nilai ke-Islaman yang universal secara lebih inklusif sehingga bisa terus memperkuat perekonomian Indonesia melalui nilai-nilai kejujuran, amanah, tata kelola yang baik dan berintegritas.
Baca Juga: Wapres: Pembangunan Ekonomi Syariah dan Konvensional Harus Bersinergi
Pasalnya, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah suatu konsep yang eksklusif dan hanya ditujukan untuk umat Islam, melainkan konsep yang inklusif yang secara aktif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian.
Sementara kegiatan ekonomi juga dilakukan dengan mengoptimalkan prinsip berbagi hasil dan risiko, mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, menjunjung transaksi muamalah yang adil dan transparan, serta transaksi keuangan di sektor riil.
“Kita memang ditantang betul-betul melihat seluruh literatur ekonomi Islam dan perkembangannya, katakanlah mulai dari legislasinya, hukumnya sampai kepada bentuk institusinya,” kata Menkeu.
“Bagaimana menterjemahkan nilai-nilai Islam dan struktur transaksi sesuai dengan nilai Islam itu di dalam suatu bahasa keseharian sehingga masyarakat memahami dan bisa menjalankan dengan tenang. Itu adalah suatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama sebagai para ahli ekonomi dan ahli ekonomi Islam di Indonesia,” tambah Sri Mulyani yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini