Oleh : Zainal Bintang
Ceknricek.com – Hari Selasa (10/07), sebuah koran cetak mainstream di ibukota menurunkan judul beritanya begini : “Ambang Batas Manipulasi Suara Pemilih”.
“Mahkamah Konstitusi menyidangkan permohonan uji materi ketiga terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang – Undang Pemilu. Kali ini uji materi diajukan
dengan alasan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dinilai telah membohongi dan memanipulasi suara rakyat sehingga layak dibatalkan”, tulis koran itu pada paragraph pertamanya.
Mengulang kalimat, “telah membohongi dan memanipulasi suara rakyat” , telah menyentak kesadaran publik akan adanya tindakan tak senonoh dalam perpolitikan di Indonesia hari ini, yang berlanjut dengan pertanyaan getir : “Serusak itukah moral para politisi yang sejatinya justru adalah pemandu aspirasi rakyat? Lalu disusul pula pertanyaan yang hakiki nan klasik : kemana Pancasilaku?
Gugatan terhadap hasil Pemilu 2014 yang mau dijadikan sebagai ambang batas pada Pilpres 2019, akhirnya dapat difahami sebagai upaya perlawanan rakyat secara konstitusional terhadap “hantu politik” yang gentayangan bergerak menyembunyikan objektifitasnya dan mengubur hidup – hidup semua nalar.
Bagaimana mungkin sebuah hasil Pemilu 2014 dipaksakan menjadi patokan Pilpres 2019? Frasa manipulasi dan membohongi rakyat sangat tepat diberikan kepada keputusan itu.
Dari sisi perolehan angka PDIP yang besar pada Pilpres 2014, memang melahirkan khayalan PDIP dan Jokowi menjadi sangat perkasa memenangi kontestasi Pilpres 2019. Apalagi didukung oleh Golkar yang tidak punya figur mumpuni yang dapat diajukan sebagai capres 2019.
Akan tetapi, nampaknya khayalan tersebut perlu pengkajian ulang. Mengingat konstalasi kekuatan politik hasil Pilkada 27 Juni 2018 yang lalu, menyajikan fakta berubahnya indeks perolehan suara PDIP dan Partai Golkar di hampir semua daerah.
Ada sinyal yang faktual menunjukkan surutnya minat rakyat di akar rumput terhadap dua parpol besar itu. PDIP dan Golkar memang sangat seksi dalam konteks kumulasi presidential threshold (2014) sebagai modal pembentukan konstruksi koalisi pendukung Jokowi pada 2019. Namun hal itu itu bukannya tanpa ancaman pelemahan kekuatan Jokowi, jika benar – benar terpilih pada 2019.
Ancaman itu diperhitungkan akan datang karena lemahnya kekuatan parpol koalisi pendukung pemerintah di tataran parlemen di Senayan. Perkiraan terjadinya pergeseran suara hasil Pemilu serentak 2019 itu dapat dilihat pada hasil Pemilukada 2018. Golkar hanya memperoleh dua kursi di tingkat Gubernur, yaitu Maluku Utara dan Lampung.
Di Maluku Utara, gubernur terpilih yang kader Golkar langsung dijadikan tersangka oleh KPK sebelum dilantik. Di Lampung sedang berlangsung gugatan sengketa hasil Pilkada.
Pada tataran propinsi di Jawa termasuk DKI Jakarta, PDIP dan Golkar nyaris tidak bisa berbuat banyak. Hanya PDIP yang punya kader tulen, yang memenangi kursi Gubernur di Jawa Tengah. Itupun dengan perolehan suaranya yang tidak terlalu jauh meninggalkan figur parpol Islam yaitu Sudirman Said dan Ida Fauziah (PKB).
Sementara Golkar di seluruh Jawa dan DKI, hanya menjadi penggembira; menjadi pendukung kolektif untuk suatu paslon hasil koalisi. Kandang Golkar di Sulawesi Selatan juga copot ke tangan kader non Golkar. Begitupula di Sumatera Utara, Golkar tidak dapat berbicara apa – apa.
Ada perkembangan yang sangat signifikan di dalam perpolitikan yang bergerak dinamis dari hari ke hari saat – saat ini. Pergerakan dan pergeseran itu memberi pertanda parpol – parpol tua yang konvensional dan tidak mau melakukan inovasi akan tertinggal dan ditinggal oleh rakyat.
Rakyat butuh perubahan narasi dan orientasi parpol ke arah yang lebih pasti. Rakyat sudah muak dengan jualan parpol yang hanya berisi duplikasi retorika basi yang menandakan keringnya gagasan elitenya, lantaran terjebak kepada impian tunggal : Maunya berkuasa dari masa ke masa tanpa ada kepedulian menyentuh aspirasi rakyat.
Mencermati potret peta perimbangan politik parpol pengusung Jokowi yang dimotori PDIP dan Golkar, – katakanlah sebagai pantulan wajah seluruh Indonesia, – sungguh sangat sulit untuk memberi jaminan bahwa kedua parpol lama itu, – PDIP dan Golkar, – masih dapat menjadi andalan keperkasaan Jokowi menghadapi tekanan parlemen hasil Pemilu serentak 2019.
Katakanlah, gugatan manipulasi ambang batas yang kini sedang digodok MK (Mahkamah Konstitusi) itu ditolak, dan baru berlaku pada 2024. Akan tetapi suatu yang sudah dapat dipastikan, bahwa hati nurani rakyat hari ini, sudah pasti tidak bisa dibohongi untuk menyaksikan adanya rantai kebohongan di dalam tubuh presidential threshold yang akan diberlakukan.
Gugatan yang sedang berlangsung itu telah membuka tabir kepalsuan. Dan telah menyadarkan masyarakat luas, betapa teganya perilaku elite parpol hari ini, yang dinilai nekat menerjang nalar sehat untuk mencapai suatu kemenangan politik yang semu dan cacat kejujuran.
Dapat diduga rakyat pun akan tegas menyatakan penolakannya kepada parpol yang bersimbah manipulasi, yang berkeras menang melalui cara – cara yang memalukan dan memilukan itu.
Keputusan rapat pleno DPR RI yang menetapkan hasil Pemilu 2014 menjadi patokan 2019 pada tahun 2017 memang pada akhirnya dimenangkan oleh partai koalisi pemerintah. Akan tetapi, seluruh rakyat Indonesia pun tahu bahwa itu adalah hasil tarik menarik di Senayan yang membuat fraksi oposisi tidak berkutik ketika dikunci melalui voting alias suara terbanyak. Waktu itu fraksi oposisi menghendaki presidential threshold hanya 0%.
Sangat masuk akal jika oleh karena hal itu semua, maka rakyat Indonesia hari ini sedang berduka. Bahkan dapat dikatakan Ibu Pertiwi sedang dilanda nestapa dan dukalara akibat perilaku elite politik yang menjauhi patokan dan esensi kehormatan, martabat serta harga diri selaku panutan.
Ketika artikel saya ketik, sayup – sayup terdengar dengan lirih syair lagu “Ibu Pertiwi” yang dilantunkan cucu perempuan saya yang duduk di kelas tiga sekolah dasar, dengan memainkan Pianika kecil berucap : “kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati air matamu berlinang mas intanmu terkenang..”
Dari bola mata anak kecil, – sang cucu itu ,- ada linangan yang tergenang.
*zainal bintang, wartawan senior dan pemerhati sosial budaya.