Ceknricek.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat khusus, Selasa (7/1). Rapat dihadiri, antara lain, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Achmad Taufieqoerrochman, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) Dianta Bangun.
“Hari ini sengaja kami atau saya selaku Menko Polhukam mengundang pejabat-pejabat eselon I,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Antara melaporkan, rapat dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan secara lebih teknis instruksi presiden kepada Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman untuk menyiapkan aturan kembali mengenai penanganan laut dan perairan di Indonesia.
Menurut Mahfud, rapat tersebut tidak secara khusus diselenggarakan karena ada persoalan di perairan Natuna, melainkan karena ada tugas untuk menata masalah kelautan dan kemaritiman.
Baca Juga: Menko Polhukam: Masalah di Natuna Tak Ada Negosiasi Dengan Tiongkok
“Ini kebetulan sekarang ada kasus Natuna. Tetapi, sebenarnya tanpa ada kasus Natuna pun, instruksi presiden itu sebelum itu sudah disampaikan,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas kabinet antara tanggal 3-4 Desember 2019, presiden menginstruksikan Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman supaya segera mengambil langkah-langkah menata kembali penanganan masalah laut.
“Waktu itu, bahkan presiden mengatakan, sekurang-kurangnya ada tujuh lembaga kata presiden yang sepertinya tumpang tindih tugasnya dalam mengurus kelautan itu,” katanya.
Mahfud mengatakan, dilihat keberadaan masing-masing lembaga seperti Bakamla, Polair, TNI AL, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sangat bagus. Namun, perlu ada aturan satu pintu tanpa mengurangi kewenangan masing-masing lembaga.
“Pintu penjurunya itu harus ada, nanti kita diskusikan. Pada waktu itu presiden menyebut Bakamla, ya. Tetapi nanti kita diskusikan, solusi itu apa betul apa tidak? Yang penting bagi presiden ada satu pintu,” kata Mahfud.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.