Ceknricek.com — Pemerintah Indonesia tengah gencar menawarkan investasi asing di calon Ibu kota baru. Sejumlah perusahaan menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan dolar di wilayah Kalimantan Timur tersebut. Sayang, angka-angka yang disebut “terlalu indah untuk menjadi nyata”.
Pemerintah menargetkan biaya untuk pemindahan Ibu kota baru mencapai US$33 miliar atau Rp485,2 triliun. Komposisi biayanya 19,2% dari APBN, 54,6% dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya 26,2% dari swasta. Besaran 26,2% sama dengan Rp127,3 triliun.
Presiden Joko Widodo menaksir hanya akan mengeluarkan Rp100 triliun untuk biaya pembangunan Ibu kota baru ini. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana itu juga digunakan membangun Istana Kepresidenan serta gedung-gedung kementerian.
Jokowi menyebut sumber dana lain dari kerja sama investasi. Maknanya, tidak ada istilah utang. Juga tidak ada jaminan pemerintah. “Yang ditawarkan, tidak pinjaman, tidak ada government guarantee, semua kerja sama,” katanya, Jumat pekan lalu.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota, Ganti Ibu Tiri
Nah, lantaran itu, Jokowi memasang tokoh berduit level dunia untuk menjadi pengarah pada proyek ini. Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), dijadikan ketua dewan pengarah. Dewan ini beranggotakan antara lain pendiri dan CEO Softbank, Masayoshi Son dan bekas Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Total kekayaan Sheikh Mohammed bin Zayed sekitar US$1,4 triliun. Sudah barang tentu, dia tidak butuh upah. “Enggak kuat menggaji beliau,” ujar Jokowi. Mereka akan mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut nantinya investasi asing di Ibu kota baru akan menyasar pendidikan tinggi, rumah sakit hingga pusat penelitian berstandar internasional. “Kluster-kluster lain monggo, bisa kita omongin. Tapi kami yang ngatur loh,” katanya.
Pada 1 Januari lalu, Jokowi telah menerima delegasi SoftBank Co. Dalam pertemuan tersebut, Masayoshi Son, menyatakan tertarik untuk menanamkan modal di calon Ibu kota. “Saya pikir ada peluang menarik yang bisa kita diskusikan ide-ide potensial,” kata Masayoshi saat bertemu Jokowi.
Luhut menjelaskan Softbank akan menginvestasikan sebesar US$100 miliar. “Menurut saya too good to be true,” ungkap Luhut.
Ya, itu memang “terlalu bagus untuk menjadi nyata”. Jika benar Sofbank akan menggelontorkan duit sebanyak itu, pemerintah tentu tak perlu pusing lagi mencari investor lain. Seluruh kebutuhan pembangunan Ibu kota bisa diborong Softbank. Jumlah US$100 miliar itu setara dengan Rp1.400 triliun. Jauh melampaui rencana anggaran pindah Ibu kota yang hanya Rp485 triliun.
Waspada China
Di sisi lain, pemerintah terus berpromosi ke banyak negara dan investor untuk proyek ini. Konon sudah banyak investor asing yang menyatakan minatnya. Luhut bilang, Hongkong dan Korea termasuk di dalamnya. Hanya saja, semua masih dalam tahap negosiasi.
Baca Juga: Nilai Nol Pindah Ibu Kota
Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai US$1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun. Ketertarikan tersebut telah disampaikan Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban. Mereka ingin membentuk Hungary-Indonesia Investment Fund,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1). Rencana investasi sebesar itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan.
Lalu, bagaimana dengan China? Pemerintah kabarnya menyasar ke Bank Asian Infrastructure Investment (AIIB) yang berbasis di Beijing. Bank ini diharapkan mengalirkan dana ke proyek Ibu kota baru. Pihak AIIB sejauh ini tidak mempermasalahkan permohonan tersebut.
Masalahnya, berurusan duit dengan China bukan persoalan sederhana. Jika Indonesia terlena, bisa bernasib serupa dengan Tajikistan dan negara lain seperti Brunei Darussalam. Negara-negara itu terjerat dalam utang China.
Menurut Geopolitical Monitor, Brunei tidak lagi bisa mengandalkan gas dan minyak untuk mendukung perekonomiannya. Kerajaan mulai mencari kerja sama dengan negara lain dan China kembali datang sebagai penyelamat dengan total investasi US$4,1 miliar. Bukan hanya itu, Brunei dan China pada 2014 membentuk Brunei-Guangxi Economic Corridor untuk menggenjot perdagangan kedua negara. Hasilnya? Brunei tidak banyak protes terhadap klaim China atas kuasa di Laut China Selatan.
Potensi Penumpukan Utang
Banyak kalangan meragukan ucapan Presiden Jokowi yang tidak bakal menggali utang dalam membangun Ibu kota baru itu. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai pernyataan Jokowi memang belum cukup menjawab kekhawatiran masyarakat atas potensi penumpukan utang dalam pembangunan Ibu kota baru. Pasalnya, porsi pendanaan pemerintah dalam pemindahan Ibu kota baru tersebut sangat kecil.
Investasi termasuk dari asing dalam pembangunan Ibu kota baru sebetulnya wajar dan bukan suatu yang dilarang apabila pemerintah menggunakannya untuk memberi nilai tambah percepatan pertumbuhan ekonomi, serta membantu dalam penyerapan tenaga kerja.
Namun pada perkembangannya saat ini, menurut Enny Sri Hartati, pemerintah sudah salah arah dalam memanfaatkan investasi asing untuk pembangunan Ibu kota baru. Kesalahan tersebut bisa dilihat dari investasi asing yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dalam pembangunan Ibu kota, seperti untuk pengadaan infrastruktur, fasilitas umum dan gedung-gedung pemerintahan di dalam Ibu kota baru.
Baca Juga: Ibu Kota Baru
“Mau dia di Ibu kota baru, maupun di daerah mana pun, tak masalah (investasi asing). Nah, cuma persoalannya, yang diundang untuk investasi di Ibu kota baru ini adalah investasi yang hanya untuk pemenuhan kebutuhan pemerintahan,” katanya.
Menurut Sri, investasi asing dalam pembangunan Ibu kota baru akan ideal bila digunakan untuk hal yang lebih bersifat komersial, ketimbang untuk infrastruktur pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pemerintah itu. “Misalnya untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi di sana, ada investasi asing untuk hilirisasi industri di sana. Dengan begitu, yang tadinya orang tidak tertarik untuk berinvestasi ke Kalimantan, menjadi tertarik karena banyaknya industri yang dibangun di sana,” tuturnya.
Segendang sepenarian, Pengamat Kebijakan dan Sosiolog Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Menurutnya, pemerintah telah salah langkah dalam menggunakan investasi asing tersebut untuk menyokong dana pembangunan Ibu kota.
Perencanaan pemerintah sendiri kurang matang untuk melakukan pemindahan Ibu kota. Metode penggunaan investasi asing yang dilakukan pemerintah terkesan terburu-buru, dan berpotensi mengancam keamanan negara. “Yang namanya aset negara, apalagi Ibu kota itu sebaiknya tidak dibiayai, tidak didanai investasinya oleh pihak di luar negara. Jadi akan lebih baik kalau ini dilakukan murni atas kekuatan keuangan negara sendiri,” tegas Rissalwan, Sri seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (21/1).
Pasalnya, dengan menggunakan investasi asing, Rissalwan khawatir pemerintah secara tak langsung atau pun langsung akan dipaksa membuka rencana tata ruang dan desain kepada investor asing yang masuk.
Padahal salah satu sifat Ibu kota adalah untuk pertahanan dan keamanan nasional. Desain utama dari Ibu kota mesti tertutup.
Rissalwan menyarankan pemindahan Ibu kota yang lebih perlahan dan matang, tanpa harus menggunakan investasi asing untuk menutupi modal pembangunan Ibu kota baru tersebut demi keamanan negara. “Itu semua harus dengan kekuatan negara. Jadi jangan sampai, kita membangun aset negara pakai uang orang, apalagi nanti kontraktornya asing. Siapa yang bisa memastikan keamanan negara kita itu tidak disadap, atau sebagainya? enggak ada,” katanya.
Sayang, pemerintah seakan telah dibutakan oleh rencana mengebut pembangunan infrastruktur Ibu kota baru, hingga lupa terhadap skala prioritas yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
BACA JUGA: Cek FILM & MUSIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini