Ceknricek.com — Laksamana Madya TNI Aan Kurnia resmi menjabat Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Alumnus Akademi Angkatan Laut angkatan ke-XXXII tahun 1987 itu dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2). Ia menggantikan Kepala Bakamla sebelumnya, Laksamana Madya TNI (Purn) Achmad Taufiqoerrochman, yang memasuki masa pensiun.
Hadir dalam acara pelantikan tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Menko Polhukam Mahfud MD, jajaran Dewan Pertimbangan Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 17/TPA/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bakamla, diikuti pembacaan sumpah jabatan yang dipandu oleh presiden. Acara pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Presiden menyatakan pemerintah berharap Bakamla ke depan dapat menjadi embrio, coast guard bagi perairan Indonesia. “Sehingga nanti lembaga lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla,” ujar kepala negara usai acara pelantikan.
Presiden menekankan untuk menjadikan Bakamla sebagai Indonesia coast guard, segala proses regulasi akan diharmonisasi. Jokowi berharap diangkatnya Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla dapat mengawal segala hal terkait keamanan perairan Indonesia.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Terima Medali Kehormatan Amerika Serikat
“Saya berharap dengan diangkatnya Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita miliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, yang diberikan kewenangan di perairan kita,” ujar presiden.
Aan Kurnia menyatakan bersyukur atas pengangkatannya sebagai Kepala Bakamla. Dia juga berterima kasih kepada presiden atas amanah yang diberikan kepadanya.
Ada tiga hal yang akan segera ia laksanakan selaku Kepala Bakamla. Pertama, kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim, khususnya di perairan Indonesia merupakan tantangan. Hal ini yang harus dijawab seluruh pihak, khususnya dirinya selaku Kepala Bakamla.
Kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada Aan akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut, sebab saat ini terdapat 17 undang-undang yang tumpang tindih. “Tadi Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan omnibus law soal keamanan laut,” kata dia.
Ketiga, untuk menjawab masalah maritim, salah satunya yang terjadi di perairan Natuna, Aan akan meningkatkan SDM yang ada di Bakamla. Dia menekankan sumber SDM Bakamla berasal dari instansi yang berbeda-beda.
“Masukannya beda-beda, ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian, Angkatan Udara, kejaksaan, PNS dan sebagainya. Saya akan buat standarisasi, sehingga begitu dia masuk Bakamla, pengetahuannya tentang hukum laut, hukum internasional, penegakan hukumnya harus sama semua,” ujar Aan.
Aan juga akan meningkatkan peralatan Bakamla. Dia mengakui saat ini alutsista Bakamla masih kurang, namun ia menegaskan tidak mengangkat tangan atas kondisi tersebut. “Ini tantangan bagi saya, bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan kita hadir di daerah yang kita perlu hadir,” jelas Laksamana Aan.
BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Informasi Terkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.