Ceknricek.com — Kasus pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas) rupanya masih menggelinding. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, bahkan mengatakan akan bergerilya secara pribadi untuk meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Dewas direkomendasikan untuk diberhentikan oleh DPR RI.
Nico mengatakan, Fraksi PDIP DPR menilai Dewas TVRI menyalahgunakan wewenang (abuse of power) dengan memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI, dan membentuk panitia seleksi untuk memilih Dirut TVRI Pengganti Antar Waktu (PAW) tanpa berdiskusi dengan DPR RI.
“Secara pribadi, saya akan bergerilya. Kalau Dewas TVRI tidak mau berdiskusi dengan kami, saya akan meminta juga Fraksi PDI Perjuangan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk memecat dewas,” kata Nico seperti dilansir Antara, di Jakarta, Rabu (12/2).
Nico menyesalkan tindakan Dewas TVRI yang langsung mengambil keputusan sepihak memecat Helmy Yahya. Ia juga kecewa dengan tindakan Dewas TVRI yang sudah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dirut TVRI PAW Helmy Yahya tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR RI. Padahal Komisi I DPR RI sedang mencoba menengahi persoalan antara Dewas TVRI dengan Helmy Yahya itu.
“Kami sangat kecewa kalau mereka (Dewas) mempergunakan haknya, yang menurut saya tidak beralasan kuat untuk memecat Helmy Yahya, dan kemudian mengangkat lagi dirut baru tanpa berkonsultasi dengan Komisi I DPR RI,” ujar Nico.
Baca Juga: Helmy Yahya: Saya Tak Berpikir untuk Kembali Jadi Dirut TVRI
Nico menambahkan, fraksinya sudah mengusulkan Komisi I DPR RI meminta audit kinerja BPK RI untuk menjadi acuan pengambilan sikap Komisi I DPR RI terhadap Dewas TVRI yang dirasakan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).
“Bahwa kami fraksi PDI Perjuangan melihat ada abuse of power itu iya, karena hasil audit kinerja sebenarnya yang sudah diumumkan oke kok,” kata Nico.
Apalagi, Helmy pernah mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang dilanggar terkait pemecatan dirinya oleh Dewas TVRI. Karena itu, supaya adil, laporan audit kinerja tersebut harus dijadikan acuan DPR RI dalam mengambil sikap. “Oke, itu menurut Helmy pribadi. Supaya adil, menurut BPK dong. Kan begitu kan. Sekarang kami tinggal lihat bukti hasilnya,” kata dia pula.
BACA JUGA: Cek JURNALISTIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini