Ceknricek.com — Jaksa KPK Ronald Worotikan menuntut mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir, lima tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang kasus suap korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, di Pengadilan Tipikor, Senin (7/10).
“Meminta hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider,” kata Jaksa Ronald Worotikan.
Jaksa dalam pertimbangan tuntutannya menyatakan, yang memberatkan hukuman di antaranya, Sofyan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan di antaranya, Sofyan bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan tidak ikut menikmati hasil tindak pidana suap yang dibantunya.
Sebelumnya pada sidang dakwaan pada 24 Juni 2019, Jaksa KPK menyebut Sofyan Basir mengetahui soal rencana pemberian uang kepada Partai Golkar. Uang tersebut berasal Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.
“Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia ditugaskan oleh Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 di PT PLN (Persero) guna kepentingan mencari dana untuk Partai Golkar dan Pemilu Legislatif Partai Golkar,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.
Dalam dakwaan dijelaskan, awalnya Kotjo bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Fraksi Partai Golkar. Di sana Kotjo meminta bantuan Setnov membuka jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU Riau-1.
Baca Juga: Sofyan Basir Didakwa Pasal Pemufakatan Jahat
Setnov pun memperkenalkan Kotjo dengan Eni yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Setnov kemudian meminta Eni untuk mengawal Kotjo di proyek PLTU.
Atas arahan Setnov, Eni meminta Sofyan melakukan pertemuan dengan bosnya itu di kediaman milik terpidana Kasus Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut.
Sofyan sempat membantah segala dakwaan. Sambil menangis, ia tak menyangka pertemuan dengan Eni Saragih, eks Sekjen Golkar Idrus Marham serta Johanes B Kotjo, akan berbuntut kasus hukum. Sofyan menegaskan, proyek PLTU MT Riau merupakan salah satu proyek kelistrikan guna mewujudkan program 35 ribu megawatt.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.