Ceknricek.com — Terang dan jelas sekali jika pemakluman saya pribadi atas dukungan Prabowo kepada Joko Widodo, terkait upaya penyelamatan cita-cita Indonesia memberantas korupsi. Hari ini, hal yang paling mendesak –agar kita tak menyia-nyiakan segala sesuatu yang sudah dimulai selama 17 tahun belakangan dan terbukti efektif– adalah soal penyelamatan KPK.
Saya berada di sisi masyarakat yang mendesak Joko Widodo segera menerbitkan perpu.
Maka, seandainya dukungan yang diberikan Prabowo, tak terpisah dari upayanya untuk menyelamatkan perpu yang akan dikeluarkan Jokowi, saya akan menghargai dan menghormatinya sebagai sosok yang sepenuh jiwa raga berjuang demi kebaikan bangsa ini. Sebab, korupsi telah disepakati bangsa kita untuk diberantas hingga ke akar-akarnya.
Butuh Ketegasan
Bahwa karena langkah genting itu, Jokowi harus berpisah dan berseberangan dengan PDIP yang menjadi partai penyokong utama pencalonannya kemarin, adalah kenyataan pahit yang harus diterima. Seandainya ada tudingan “tak tahu diri” atau “pengkhianat” sekalipun, sebaiknya Joko Widodo mengabaikan saja. Setia dan berpihak terhadap rakyat yang “terluka”, akibat upaya pelemahan sistematis yang diduga banyak pihak telah berlangsung kemarin sehingga revisi UU KPK tersebut lolos, jauh lebih mulia dan kesatria.
Sebaliknya, Joko Widodo berisiko sangat tinggi untuk dikenang sebagai Presiden yang mengecewakan. Sebab, bagaimana pun, setelah terkoyak gara-gara bercampur aduknya urusan agama dan keimanan kepada Tuhan YME dengan dukung-mendukung kegiatan politik, kini masyarakat juga terbelah dalam menyikapi KPK dan upaya kita memberantas korupsi. Maka sikap tegas Joko Widodo menetapkan sikap, amat sangat penting.
Baca Juga: Perppu KPK, Antara Tokek dan Pinokio
Bahwa kesungguhannya mengupayakan perpu demi menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi, kemudian didukung partai-partai yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Orde Baru sekalipun, akan jauh lebih terhormat. Dibandingkan mereka yang semula dikenal sebagai partai anak kandung Gerakan Reformasi, tapi pada akhirnya malah mencederai bahkan mengkhianati cita-cita utama gerakan itu dalam pemberantasan korupsi.
Bagaimana pun, memaafkan dan mendukung partai-partai “insaf”, jauh lebih layak dan bermanfaat dibanding partai-partai “pecundang”. Sebab mereka yang bertobat itu, tentu lebih memahami dan berpengalaman terhadap kekeliruan maupun kesalahan yang pernah dilakukan dulu.
Bukankah hanya keledai yang bisa 2 kali tersandung lubang yang sama?
Tak Punya Partai Politik
Joko Widodo tak memiliki partai politik. Sebagian besar pemilih dan pendukungnya lebih dikarenakan sosok pribadi beliau yang tak tercela. Sebagai pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan bekerja keras. Bahkan peningkatan perolehan suara partai-partai pendukungnya kemarin –seperti Nasdem, PDIP, hingga Golkar sekalipun– kemungkinan besar tak terlepas dari citra positif beliau. Bagaimana pun, ketiga parpol itu, seperti juga beberapa lainnya yang tak disebut, selama 5 tahun belakang telah coreng-moreng. Karena sejumlah kadernya yang diseret KPK akibat terlibat korupsi.
Maka sangatlah berlebihan jika Joko Widodo harus menggadaikan masa depan maupun nama baik diri dan keluarganya, demi kepentingan para “juragan politik” yang hari-hari ini sedang memparadekan keangkuhannya.
Bukankah Jan Ethes hari ini belum berusia 5 tahun?
Saya membayangkan kehidupannya setelah 10 tahun yang mendatang. Semoga jasa dan nama baik eyang Joko Widodo selalu menyertai perjalanan hidupnya.
Sebagai masukan, cobalah tanyakan apa yang dialami dan dirasakan Mbak Tutut dan adik-adiknya, setelah Presiden Suharto menyatakan diri berhenti tanggal 21 Mei 1998 lalu.
Selasa, 15 Oktober 2019.
Catatan: Tulisan ini saya sampaikan demi kebaikan bangsa kita. Tak ada kewajiban bagi siapa pun yang membaca untuk setuju. Sebagaimana pula, tak ada yang berhak untuk menghakiminya. Saya hormati pendapat berbeda yang disampaikan dalam batas-batas kesantunan.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.