Ceknricek.com — Presiden Joko Widodo berjanji akan memperkenalkan susunan kabinet baru bersama Ma’ruf Amin kepada masyarakat pada Senin (21/10) pagi. Rencana ini sudah disampaikan Presiden Jokowi sebanyak tiga kali, sebelum dan sesudah momen pelantikan sebagai Presiden RI 2019-2024.
“Besok kita akan kenalkan dulu, menteri-menteri, yang telah kita pilih, kita kenalkan. Ya setelah dikenalkan, tentu saja ya akan segera dilantik,” katanya setibanya di Istana Merdeka seusai menghadiri pelantikan di gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).
Hanya saja, susunan kabinet yang dibilang Jokowi sudah beres itu ternyata masih “bermasalah”. Pengumuman pun ditunda. Mahfud MD yang mengaku akan menempati jabatan salah satu menteri bilang, para menteri akan dilantik Rabu (23/10).

Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh yang sudah bertandang ke Istana pada Senin itu. Mereka yang dipanggil Jokowi antara lain adalah Tetty Paruntu, Nadiem Makarim, Erick Thohir dan beberapa nama lain.
Baca Juga: Nadiem Makarim Muncul di Istana Kepresidenan

Mahfud MD, ditelepon Istana pada tengah malam. Ia menghadap Presiden Jokowi, Senin pagi (21/10). Lalu, dia bicara dengan wartawan tentang apa isi pembicaraannya dengan Jokowi. Sejumlah media menebak, eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini bakal diplot sebagai Menteri Hukum dan HAM atau setidak-tidaknya Jaksa Agung.
Hanya saja, mesti diingat, ditelepon Istana, diberi tahu akan menjabat menteri, sudah menghadap Presiden Joko Widodo dengan baju putih lengan panjang, tak menjadi jaminan akan memperoleh jabatan menteri. Sebelum dilantik dan disumpah, semua bisa berubah.
Pengalaman pahit seperti itu sudah pernah dialami kader PDIP Maruarar Sirait. Ia sudah menyambangi Istana Kepresidenan dengan baju putih lengan panjang persis seperti para menteri. Namun, ia batal jadi menteri saat pengumuman susunan kabinet kerja I pada Minggu 26 Oktober 2014.

Kini, sejumlah tokoh sudah diplot duduk sebagai menteri. Mereka sudah diberi tahu. Hanya saja, makin lama pengumuman dan pelantikan menteri ditunda, ruang lebar perubahan makin mengangga. Susunan kabinet yang sudah rapi saat ini, bisa saja berubah. Nama Mahfud juga bisa saja terlempar.
Publik tentu masih ingat peristiwa digantikannya Mahfud oleh Ma’ruf Amin dalam Pilpres kemarin. Mahfud terlempar dari calon wakil presiden berdampingan dengan Jokowi pada detik-detik penentuan. Ia sudah diberitahu Jokowi dan baju seragamnya sudah dijahit ketika pada saat pengumuman namanya diganti Ma’ruf Amin.
Tetty Paruntu
Ini kali yang menjadi korban adalah Christiany Eugenia Tetty Paruntu. Kader Partai Golkar ini pada Senin pagi tampak berbaju putih lengan panjang. Dia datang ke Istana. Bupati dua periode Minahasa Selatan ini, tidak mungkin datang ke Istana dengan baju layaknya menteri jika tak dikabari bahwa dirinya bakal didudukkan sebagai anggota kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia datang sesuai panggilan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Minggu (20/10) pukul 22.27 WIB via WhatsApp.

Apes bagi Tetty, pada sore harinya dia diberitakan batal jadi menteri. “Bu Tetty usulan Partai Golkar dan di dalam beliau menunggu Pak Airlangga. Setelah itu, dia lewat samping dan tidak bertemu Presiden,” ungkap Deputi Pers dan Media Istana Bey Machmudin di Istana Negara pada hari itu.
Baca Juga: Tetty Paruntu: Saya Diundang Pak Pratikno
Tetty mengakui dirinya diusulkan resmi oleh Partai Golkar. “Saya diberitahu Pak Ketum di kantor Golkar tiga hari lalu, hari Jumat,” katanya. Selain Tetty, Golkar mengajukan Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, dan Airlangga. “Saya tidak pernah minta-minta untuk diutus Partai Golkar. Catat itu Bang,“ sambung Tetty kepada tokoh pers Ilham Bintang dari Ceknricek.com Senin (21/10) malam.
Tetty sempat diminta mengisi formulir dan menanda tangani “Pakta Integritas” yang berisi beberapa hal. Pertama, tidak tersangkut kasus hukum. Kedua, kewarganegaraannya tidak berstatus ganda (dwikewarganegaraan). Begitulah antara lain isi pakta integritas itu.
Setelah itu, Mensesneg Pratikno menemuinya. Praktikno meminta klarifikasi Tetty pada dua kasus. Pertama mengenai keterlibatannya dalam kasus Bowo Sidik yang sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan Tipikor. Kasus kedua, mengenai mutasi ASN di kantornya yang mengakibatkan sekdanya disidik pihak berwajib.
Tetty pun mengklarifikasi langsung di depan Pratikno. Yang pertama, dia membantah terlibat dalam kasus Bowo Sidik. Juga menyangkal pernah memberikan uang kepada Bowo Sidik.
KPK memang memeriksa Tetty dalam proses penyidikan kasus suap Bowo Sidik pada 26 Juni 2019. Dalam dakwaan KPK, Bowo disebut menerima suap sebesar Rp2,6 miliar dari Tetty atas kerja sama pengangkutan pupuk dan gratifikasi senilai Rp7,7 miliar terkait jabatannya sebagai pimpinan Komisi VI DPR.
Selanjutnya dia juga membantah soal kasus mutasi ASN, Pratikno. “Kasus itu sama sekali tidak ada. Saya juga heran, kok isu itu muncul,” jelas Tetty.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pun datang dan membantu menjelaskan mengenai tuduhan itu. Setelah itu Tetty pun pulang.

Tetty dicoret dari daftar anggota kabinet. Nasib Tetty mungkin lebih pilu dibanding kekecewan rakyat yang sudah terlanjur nongkrong di depan televisi menanti pengumuman nama-nama kabinet di hari Senin, yang ternyata ditunda.
Bocoran
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.
Komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional. “Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45%,” katanya. Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55% berbanding 45%.
Jumlah menteri dari parpol itu kurang lebih 16 orang. Jumlah itu termasuk oleh kader parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres lalu.
Selain itu, Jokowi juga pernah mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda. Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun. “Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat,” ujarnya.
Di samping itu Jokowi juga memastikan akan ada menteri asal Papua. Pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, ada satu menteri asal Papua, yakni Yohana Yembise. Yohana menjabat sebagai Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjabat pada 2014.

Lebih jauh lagi, Jokowi akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya. Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi. “Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat. Maka, ada kementerian-kementerian baru,” urainya.
Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri-menterinya. Dia juga memiliki kewenangan membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang. Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Selebihnya bisa diatur dengan perpres. Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.
Nah, itu adalah hal-hal yang pernah dibilang Jokowi. Hanya saja, soal realisasinya nanti apa betul seperti yang dikatakan atau tidak ya tunggu sampai pengumuman anggota kabinet. Sabar, ya.
BACA JUGA: Cek OLAHRAGA, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.