Ceknricek.com – Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand menegaskan kembali bahwa reintegrasi Papua ke NKRI sah dan final.
Penegasan Tantowi itu disampaikan kepada anggota parlemen New Zealand — penandatangan Deklarasi Westminster, sebuah deklarasi dukungan untuk Papua Merdeka.
Didampingi Frans Albert Yoku, intelektual Papua yang sekarang menjadi penasehat khusus Kemenpolhukam, dua staff KBRI; atase pertahanan, Kol Inf Iwan Suryono dan Kordinator Fungsi Politik, Elleanora Tambunan serta staff dari Kemlu, Jovanka Siahainenia, Tantowi Yahya diterima oleh 4 anggota parlemen Selandia Baru. Dalam kesempatan itu, turut mendampingi satu orang anggota Dewan keturunan Indonesia, Marja Lubeck dan 2 orang staff dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.
Memenuhi undangan anggota parlemen yang mendukung Kelompok Separatis Papua sebuah kesempatan berharga yang tidak disia-siakan oleh KBRI Wellington. “Ini adalah momen bersejarah, kesempatan berharga bagi kita untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Papua dengan sebenar-benarnya” jelas Tantowi Yahya dalam penjelasannya kepada Ceknricek.com pada Jumat (21/12) siang.
Sejarah Reintegrasi Papua
Tantowi memulai pertemuan dengan menjelaskan secara faktual sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI yang sah, final, mengikat dan mengikuti hukum Internasional. Reintegrasi Papua ke dalam NKRI diputuskan oleh PBB melalui resolusi no 2504 tahun 1969. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak disorot dunia, Tantowi mengakui hal itu. Dan untuk itu Pemerintah saat ini sedang menyelesaikannya secara bersungguh-sungguh. Tantowi menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua otoritas terkait untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu tersebut secara transparan dan segera. Hanya saja karena kompleksitas yang ada, penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan, jelas politisi Partai Golkar ini.
Pendukung aktivis Kemerdekaan Papua di luar negeri bergerak dengan informasi yang salah dan dibelokkan dan ini telah banyak merugikan Indonesia. “Kami ini korban dari berita yang salah, dipelintir bahkan hoaks yang terus disiarkan oleh pendukung separatis tersebut dalam rangka menyudutkan Indonesia” jelas Dubes Tantowi yang diamini oleh Frans Yoku.
Frans Yoku yang telah banyak berbicara tentang Papua di Forum-Forum Internasional menegaskan bahwa mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat Papua di luar negeri tidak mewakili mewakili siapa-siapa di Papua. “Mereka bukan mewakili kami karena mereka sendiri bukan lagi warga negara Indonesia” tegas Yoku. “Kami senang di Papua, kami bangga daerah kami terus dibangun dengan kecepatan tinggi, hak-hak kami diperhatikan dan dilindungi. Bantu kami dengan program-program peningkatan kapasitas, bantu kami agar lebih pintar dan lebih maju. Bukan ajak kami untuk merdeka,” pinta Yoku.
Para anggota Dewan demikian tekun dan antusias mendengarkan penjelasan Dubes selaku wakil pemerintah Indonesia dan Frans Yoku selaku wakil Orang Papua Asli yang belum pernah mereka dengar selama ini. Penjelasan runut, jujur namun disampaikan secara santai dan santun ini memancing mereka untuk aktif bertanya dan melakukan pendalaman. Hal-hal yang sering menjadi isu seperti kebebasan berpendapat, genosida, Jawanisasi dan kesejahteraan tidak luput dari perhatian mereka. Semua dijawab secara tuntas oleh Tantowi dan Yoku.
Menurut Tantowi, seperti halnya Selandia Baru, sebagai negara Demokrasi, Indonesia adalah pendukung kebebasan berekspresi. Semua orang bebas berpendapat di depan umum. Demo diperbolehkan tapi harus melaporkan kepada Polisi, hal yang lazim di negara manapun. Ketika melanggar, Polisi akan menertibkan. Tantowi menegaskan Papua adalah daerah terbuka, semua orang boleh masuk. Tentu saja setelah memiliki dokumen perjalanan yang sah. Tantowi pun mengundang mereka untuk datang dan berkunjung ke Papua.
Terkait Jawanisasi, Tantowi dan Yoku menjelaskan Papua adalah bagian dari NKRI, semua orang berhak bermukim dan mencari nafkah disana. Seperti halnya orang Papua yang bebas bermukim dan bekerja dimanapun di Indonesia. ( admin).