Ceknricek.com — Gerakan zig-zag Surya Paloh belakangan ini penuh kejutan. Rabu (30/10) lalu, Ketua Umum Partai NasDem ini bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, di markas PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pertemuan yang disebut Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, sebagai perkenalan alias taaruf ini cukup menyedot perhatian publik. Maklum saja, NasDem adalah salah satu partai koalisi pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, PKS adalah partai oposan.
Publik menduga-duga, langkah Surya Paloh ini sebagai kelanjutan dari manuvernya jauh sebelum Kabinet Indonesia Maju atau KIM terbentuk. Boleh jadi, kini ia kecewa dengan susunan KIM yang hanya menempatkan tiga kader NasDem. Sudah begitu, posisi Jaksa Agung diambil dari NasDem dan diserahkan kepada PDIP.
Hubungan Paloh dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga sudah tidak harmonis lagi. Fakta bahwa kedua pimpinan partai politik ini sedang jotakan, berselisih, diperlihatkan Mega pada acara pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, 1 Oktober lalu.
Pada acara itu, Megawati menyalami para ketua umum parpol, namun tidak pada Surya Paloh. Mega malah melengos ketika dekat tempat duduk Paloh. Padahal saat itu Surya Paloh sudah berdiri dari tempat duduknya. Sontak pimpinan salah satu media nasional itu pun langsung duduk kembali.
Hubungan keduanya merenggang, dimulai ketika Paloh melakukan sejumlah manuver. Ia, misalnya, mengumpulkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketum PKB Muhaimin Iskandar; dan plt Ketum PPP Suharso Monoarfa di DPP NasDem tanpa mengundang perwakilan PDIP.
Kemudian, ketika Mega mengundang Ketum Gerindra Prabowo Subianto ke kediamannya, pada saat bersamaan Surya Paloh mengundang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Surya memberi sinyal akan mengusung Anies pada pilpres mendatang.
Terakhir tentu saja soal jabatan jaksa agung itu. PDIP merasa NasDem menggunakan Jaksa Agung untuk menekan kader partai lainnya agar bergabung ke NasDem. Kini, kursi itu sudah diberikan kepada PDIP.
Dominasi PDIP
Dalam koalisi pemerintahan Jokowi, PDIP sangatlah dominan. Sektor-sektor strategis dikuasai partai ini. Selain mendominasi Senayan atau legislatif, Banteng Moncong Putih juga menguasai eksekutif bahkan yudikatif. Trias politika terasa merah membara.
Banteng menguasasi DPR RI dengan 128 kursi. Ketua DPR dipegang Puan Maharani, kader PDIP. Selain itu, Fraksi PDIP mendapat jatah Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, Ketua Banggar, dan 11 wakil ketua di area legislatif.
Di eksekutif, Presiden Joko Widodo adalah petugas PDIP. Kementerian yang lekat dengan penegakan hukum (yudikatif) juga dipegang PDIP. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dijabat Yasonna Laoly. Jaksa Agung oleh S.T. Burhanuddin. Yasonna adalah kader Banteng sedangkan Burhanuddin adalah pejabat karier yang mendapat rekomendasi PDIP.
Baca Juga: Kini Semua Sudah Menjadi Merah
Kemendagri adalah portofolio untuk partai pemenang pemilu. Pada Kabinet Kerja, PDIP selaku pemenang Pileg 2014 mengutus kadernya, Tjahjo Kumolo, sebagai bos Kemendagri. Di era Kabinet Indonesia Maju, instansi tersebut kini dipimpin oleh mantan Kepala Polri Jenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian. Mustahil Tito mendapatkan posisi tersebut tanpa restu PDIP.
Menteri yang mengurus PNS yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diberikan kepada Tjahjo Kumolo. Kader Banteng lainnya adalah Pramono Anung yang menjabat Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Sosial, Juliari Batubara; Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati; dan Wakil Menteri Perdagangan, Wempi Wetipo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diberi julukan Bapak Daendels Indonesia era kini, juga simpatisan PDIP.
Biasa Sekali
Sebelumnya, Paloh juga pernah bilang demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme kontrol atau check and balances. “Pemerintah yang sehat juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi. Bila pikiran yang mengkritisi tidak ada lagi, itu artinya kita khawatir jalannya pemerintahan itu tidak sehat,” ujarnya suatu ketika.
Publik mulai menduga-duga bahwa koalisi pemerintah Jokowi sedang retak. Namun, uniknya, Presiden Joko Widodo justru menanggapi santai pertemuan Paloh-Sohibul Iman itu. “Biasa saja. Partai ketemu partai biasa. Tokoh politik ketemu ya biasa. Biasa sekali. Enggak ada masalah,” katanya dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
Jokowi beranggapan, bisa saja pertemuan itu terjadi karena Surya Paloh sudah lama tidak berjumpa dengan Sohibul Iman. “Mungkin dengan saya ndak begitu kangen,” katanya bergurau. “Biasa saja, enggak perlu dibawa ke perasaan. Untuk kebaikan bangsa kebaikan negara, ketema-ketemu menurut saya baik saja.”
Baca Juga: Silaturahmi Kebangsaan PKS – Nasdem Gulirkan 3 Kesepahaman
Persoalannya adalah pertemuan Surya Paloh-Sohibul Iman akan diulang lagi untuk mematangkan pertemuan yang pertama. Surya Paloh dan Sohibul Iman pada kencan pertama itu menandatangani ‘Kesepahaman Politik Partai NasDem-PKS’ yang berisi tiga poin. Salah satunya adalah keduanya “berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat checks and balances di DPR RI.
Lebih jauh lagi, Willy mengatakan NasDem akan melanjutkan safari politik ke partai-partai di luar pemerintahan lainnya. NasDem sedang mengatur jadwal untuk bertemu PAN. Kemungkinan pertemuan akan dilakukan setelah Kongres Partai NasDem yang akan digelar pada awal November ini.
Anak Nakal
Jika menelaah urut-urutan peristiwa dan sejumlah pernyataan Surya Paloh, maka bisa diduga Surya sedang membangun kekuatan baru untuk oposisi. Kekuatan baru itu terdiri NasDem, PKS, PAN dan Demokrat.
Hanya saja, bisa juga gerakan Paloh ini justru sebaliknya. Jangan-jangan langkah Paloh tersebut sebagai bagian dari upaya Jokowi merangkul seluruh kekuatan partai politik. Singkat cerita, ada misi Jokowi dalam langkah zig-zag Surya Paloh.
Publik tentu masih ingat gerakan Jokowi mendekati sejumlah tokoh partai politik sebelum penyusunan KIM. Jokowi antara lain bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sayangnya, Jokowi gagal mengajak pertemuan dengan Presiden PKS, Sohibul Iman.
Pertemuan tersebut naga-naganya tak sekadar soal koalisasi dalam KIM. Nyatanya, Partai Demokrat dan PAN tidak mendapat jatah kursi menteri walau satu saja. Padahal publik sudah sempat mencibir SBY maupun Zulkifli yang dianggap sedang berburu kursi menteri. Tadinya, publik juga menduga PKS akan kesepian karena beroposisi sendirian.
Kini, Paloh boleh jadi tengah berjuang membawa partai-partai di luar pemerintahan itu masuk dalam koalisasi untuk mengelimenir dominasi PDIP. Hal ini, bisa jadi, menjadi bagian dari gerakan Presiden Jokowi juga. Politik memang penuh kejutan.
BACA JUGA: Cek AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.