Ceknricek.com — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang memikirkan jabatan baru bagi perwira TNI dan Polri. Dari salah satu matra saja (Angkatan Darat), dia menyebutkan ada 176 perwira aktif dengan bintang 1 hingga 3. Belum lagi yang lain (AL, AU, dan Polri).
Ini sebetulnya fenomena menarik sekaligus memprihatinkan. Menunjukkan betapa bangsa kita ini lebih menyukai retorika yang bombastis semata. Impulsif. Mengatakan hal-hal besar sekadar untuk mengalihkan perhatian dari persoalan sesungguhnya. Tanpa disertai langkah dan kecerdasan nyata untuk mewujudkannya. Sebab di sana, bagaimanapun, ada tuntutan peralihan. Transformasi. Dari keadaan yang semula, menuju hal baru yang (diyakini) lebih baik.
Jadi hal yang disebut “reformasi” itu, sepertinya tak sungguh-sungguh kita mengerti. Bahkan mungkin sudah keliru sejak awal memahami arti dari kata reformasi itu sendiri.
Reformasi
Reformasi adalah bagian dari suatu perubahan (change). Keinginan memperbaiki atau mengakhiri bentuk (formasi) lama yang dianggap keliru. Lalu mengganti atau menegakkan (formasi) yang baru.
Perubahan itu tak bisa, atau sulit sekali, berlangsung sendiri. Tapi harus dikelola secara ketat dan sungguh-sungguh. Jadi perlu direncanakan dengan baik. Disertai dengan cetak biru (blueprint), peta jalan (road map), dan langkah-langkah (strategi) yang perlu kita lakoni.
Gerakan Reformasi 1998
Ketika Gerakan Reformasi 1998 bergulir, kita mencanangkan sejumlah perubahan mendasar. Pertama, soal demokrasi politik. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan soal keterwakilan kelompok, selanjutnya kita menginginkan masyarakat terlibat lebih langsung. Mereka menentukan dan menyerahkan sendiri suaranya. Kepada pilihan yang sesuai dengan preferensi pribadinya masing-masing. Mulai dari sosok-sosok yang dianggap tepat sebagai legislator yang mengisi parlemen tingkat pusat hingga daerah. Hingga sosok-sosok eksekutif puncak yang dipercayai memimpin wilayah. Mulai daerah administrasi tingkat 2 (kota dan kabupaten), tingkat 1 (provinsi), hingga nasional (negara).
Baca Juga: Beban Reformasi di Pundak Jokowi?
Kita juga menginginkan perubahan dalam menyikapi perilaku korupsi yang sebelumnya marak berlangsung di semua lini. Reformasi birokrasi harus dilakukan secara besar-besaran. Bukan semata untuk menyesuaikan diri pada sejumlah tatanan yang baru. Seperti demokratisasi kehidupan politik, otonomi daerah, pengakhiran dwi fungsi ABRI, dan seterusnya. Tapi juga memberantas perilaku korupsi itu sendiri.
Karena kita tak lagi percaya terhadap kemampuan lembaga-lembaga yang ada untuk mengemban misi tersebut–sebab perilaku korupsi juga ditengarai marak di dalam tubuh mereka–maka secara konstitusional dicanangkanlah kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi lembaga itu mestinya menjadi bagian dari ikhtiar reformasi birokrasi yang dicanangkan.
Gerakan Reformasi itu akhirnya memang bergulir dan menyentuh berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Termasuk otonomi daerah dan dwifungsi ABRI yang telah disinggung sedikit di atas.
Penciptaan Jabatan Baru
Pernyataan Tjahjo Kumolo pada link berita Kompas.com terlampir. Tentang kegiatan kementeriannya yang sedang memikirkan penciptaan jabatan-jabatan baru. Bagi ratusan perwira aktif di TNI dan Polri yang saat ini tak mempunyai pekerjaan. Merupakan wujud nyata absurditas yang membuktikan kegagalan Gerakan Reformasi itu sendiri.
Semua kesalahan itu tentu tak bisa semata ditimpakan kepada pemerintahan yang sekarang. Sebab, kekacauan gagasan dan pemikiran Tjahjo Kumolo itu, sesungguhnya merupakan puncak dari akumulasi pembiaran dan ketidakmampuan, penguasa demi penguasa sebelumnya yang hadir sejak Gerakan Reformasi itu pertama kali bergulir. Pemerintahan Joko Widodo yang kini memasuki periode kedua, hanya menyempurnakan seluruh kegagalan itu.
Baca Juga: Tersesat Musyawarah Mufakat
Kekonyolan itu semakin terang-benderang. Khususnya ketika dipadankan dengan sejumlah pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Setelah beliau resmi memimpin kita untuk kedua kalinya.
Salah satu ujarannya yang fenomenal adalah keinginan untuk memangkas jajaran eselon 3 dan 4 pada struktur birokrasi pemerintahannya. Hal yang juga beliau pesankan untuk dicontoh kepala-kepala daerah, ketika mereka semua dikumpulkan di Jakarta beberapa hari lalu.
Latar belakang dan tujuannya melakukan pemangkasan eselon tersebut, tentu dapat kita pahami. Seperti yang dikatakannya, zaman telah berubah dengan cepat. Ketangkasan dan kesigapan organisasi untuk menyikapi perkembangan yang terjadi, sangat dibutuhkan. Termasuk lembaga pemerintah yang harus tanggap terhadap fenomena itu. Maka pemangkasan eselon yang dicanangkannya itu, adalah hal yang niscaya.
Baiklah kalau begitu.
Lalu, rencana menciptakan ratusan jabatan baru bagi perwira-perwira tinggi TNI dan Polri aktif yang saat ini sedang “non job” itu, apa maksudnya?
Tidakkah gagasan itu bertolak belakang dengan visi Presiden terkait reformasi birokrasi yang dicanangkannya, hal yang mestinya menjadi tugas dan tanggung jawab Tjahjo Kumolo?
Bukankah Joko Widodo sendiri yang memaklumatkan bahwa tak ada visi selain yang digariskannya?
Atau memang visi Presiden pada dasarnya bersifat impulsif dan tambal sulam semata?
Waktunya Kerja
Baca Juga: Kemenpan-RB Turunkan Passing Grade CPNS 2019
Kita boleh saja keliru. Bahkan gagal memaknai Gerakan Reformasi yang dicanangkan lebih dari 20 tahun silam. Tapi memperbaiki diri serta pendekatan yang mestinya dilakukan, jauh lebih penting dan terhormat. Sebab, gerakan tersebut lahir karena kesepakatan kita atas kesalahan masa lampu.
Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki kesalahan. Bahwa perubahan yang kita canangkan dulu, tak disertai dengan kesungguhan mengelola (change management) dengan semestinya, adalah satu hal. Maka lakukanlah sekarang. Bukan perlahan-lahan mèlangkah balik menuju tatanan keliru yang dipraktekkan Orde Baru selama berkuasa 32 tahun tempo hari. Apalagi kerusakan dan kekacauan yang diwariskannya, telah merasuk sedemikian rupa, lalu kental mewarnai 20 tahun perjalanan yang kita lalui setelahnya, hingga hari ini.
Ini waktunya kerja sungguhan, Pak Presiden. Bukan pesta kekuasaan.
referensi:
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini