Ceknricek.com–Pandemic Covid-19 membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, harus memutar akal agar perekonomian Indonesia tidak nyungsep. Saat ditemui di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jum’at (18/9/20), Airlangga mengaku optimis Indonesia jadi tiga negara pertama yang keluar dari krisis akibat pandemic covid-19.
Sebelumnya, dengan alasan stabilitas ekonomi, Airlangga sempat ‘berseteru’ dengan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Namun pria 58 tahun ini enggan melanjutkan perang statemen yang sempat dilakukan saat Anies berencana memberlakukan PSBB ketat, pekan lalu. Berikut petikan wawancara dengan Ariful Hakim dan fotografer Ashar di kantornya:
Hari pertama PSBB ketat Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak ke zona hijau. Apakah ini jadi indikasi tidak ada hubungan PSBB dan IHSG seperti yang anda bilang IHSG anjlok karena PSBB?
Begini. PSBB di Jakarta tidak pernah dihentikan sejak awal. Jadi PSBB terus berjalan. Kalau dibilang hari pertama tidak juga. Itu kelanjutan bulan sebelumnya. Intinya adalah bahwa masyarakat sekarang sensitif. Pasar sensitif. Jadi kalau membuat kebijakan publik harus dikomunikasikan secara baik.
Kemarin ada beda strategi soal operasional kantor di saat PSBB antara anda dan Gubernur Anies. Anda berharap lebih fleksibel (50% di kantor,50% WFH), gubernur ingin work from home total.
Saya pikir itu nggak usah dibahas lagi ya? Sudah game over, hehehe…
Tapi data terbaru banyak kantor yang jadi cluster covid. Misalnya kantor Kementerian Kesehatan…
Saya no comment. Pertama regulasinya sudah jelas. Kalau kantor pemerintah mengacu pada surat edaran menteri PAN. Kalau daerah merah 25% dan seterusnya.
Banyak pengamat bilang penanganan covid di Jakarta bercampur aduk antara aspek politik dan kesehatan. Komentar anda?
Penanganan covid basisnya data. Jadi itu yang dipegang. Data menunjukan tingkat kesembuhan meningkat. Tingkat fatality rate menurun. Data juga menunjukan bahwa kapasitas rumah sakit masih tersedia. Kemarin sudah ditambah menteri parekraf untuk kapasitas 14 ribu pasien di lima propinsi. Fasilitas untuk isolasi mandiri pun tersedia. Seluruh kebijakan itu basisnya data.
PSBB ketat di Jakarta dinilai tidak tepat. Anda berharap Jakarta meniru Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memakai strategi manajemen mikro.
Balik lagi saya tidak mau membahas masalah ini. Kalau manajemen mikro khan dilakukan gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain.
Khusus manajemen mikro bukankah basis data Jakarta beda dengan propinsi lain karena walikota di Jakarta diangkat gubernur?
Kalau basis data harus satu. Soal walikota diangkat gubenur tidak ada urusannya dengan covid.
Hotel bintang 2 dan 3 jadi tempat isolasi. Sejauh mana implementasinya di lapangan karena banyak warga menolak daerahnya jadi tempat isolasi?
Sudah diumumkan di Jakarta dan lima provinsi yang lain untuk kapasitas 14 ribu pasien. Kemarin khan sudah dipakai buat tenaga kesehatan. Jadi bukan ada hotel terus dipakai. Itu hotel-hotel tertentu.
Juga sudah ada kerjasama dengan parekraf. Mereka siap gelontorkan dana 100 M datanya ada di parekraf. Kriteria hotel yang bisa dipakai, satu dia harus bisa memenuhi protokol covid. Ini khan supaya hotel bisa terisi. Kedua, mereka yang isolasi mandiri mendapatkan tempat isolasi yang layak dan memenuhi protokol covid-19.
Soal operasi Yustisi apakah pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah supaya membuat perda terkait sanksinya?
Kalau operasi yustisi basisnya khan harus hukum. Salah satu yang bisa mempidanakan adalah perda. Nah, sekarang yang sudah punya perda baru dua propinsi yaitu Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Ini tentu kita dorong daerah lain untuk tetapkan perda-perda. Sekarang belum semuanya melakukan. Pemerintah pusat sudah menginformasikan ke pemda melalui menteri dalam negeri.
Pemerintah merilis 4 jurus mendongkrak daya saing investasi. Salah satunya menyelesaikan RUU Cipta Kerja. Padahal RUU ini banyak ditentang…
Saya rasa ini sudah dibahas DPR. Berbagai monitoring pembahasan juga sudah lebih dari 90%. Sebagian besar fraksi juga sudah ada kesepakatan. Sehingga saya optimis karena 80% dari serikat pekerja sudah menyepakati.
Terhadap serikat pekerja yang menolak?
Ya kalau anak saja di rumah belum tentu semuanya setuju. Mau pergi ke bioskop saja ada yang nggak mau ikut. Jadi biasa-biasa saja dalam situasi demokratis. Tidak semua harus sama. Mekanismenya sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.
Ada 143 perusahaan dari 5 negara yang siap relokasi investasi ke Indonesia. Sementara Indonesia dikenal dijauhi investor karena izin yang lama dan berbelit-belit…
Ya balik lagi ke omnibus law (RUU Cipta Kerja). Undang-undang cipta kerja khan menyelesaikan seluruh obesitas regulasi. Sehingga dengan penyederhanaan transformasi diharapkan bisa lebih menarik pada iklim investasi.
Selain itu, dalam pandemic covid ini ada tiga negara yang akan keluar duluan. Yaitu Indonesia, India dan China. Sampai hari ini yang kelihatan sudah keluar adalah China. Sedangkan kita dibanding berbagai negara jumlah yang fatality rate-nya relatif 5%. Kemudian penurunan ekonominya juga tidak terlalu dalam dibanding negara lain.
Jadi dibanding India misalnya kita minus 5 dia minus 7. Kwartal ketiga kita memprediksi ada trend ke atas. Kemudian di akhir tahun kita berharap pertumbuhannya minus 1 sampai minus 2. Kalau ini trendnya terjadi, maka prediksi berbagai negara itu benar bahwa Indonesia akan keluar “lebih cepat”. Karena kita penurunannya tidak sedalam yang lain. Kemudian di tahun depan pertumbuhan kita antara 4,5% sampai 5%.
Bicara resesi, ada 215 negara resesi. Jadi tidak ada yang bebas dari resesi. Yang paling penting trendnya. Apakah kita sudah mencapai bottom atau belum. Nah kalau kita lihat di kwartal ke-3 itu merupakan bottom, ya kita harapkan nanti naik. Seluruh dunia resesi, jadi isunya bukan di situ. Isunya siapa yang bisa recovery duluan. Serta siapa yang bisa mendorong perekonomiannya untuk kembali membaik.
Pemerintah pusat akan pasok 30 juta vaksin Covid-19. Dari mana saja pasokan itu berasal?
Ada beberapa kerjasama antar negara. Misal dari sinovac kita dapat 10-30 juta. Kemudian tahun depan kita perkirakan diatas 25 juta melalui sinovac dan beberapa perusahaan lain. Itu yang kita kerjasama dengan biofarma, kimia farma dll.
Bagaimana dengan vaksin merah putih yang sedang kita riset?
Kebutuhan vaksin itu khan tidak berhenti. Sama seperti vaksin polio dan vaksin-vaksin lain. Setiap vaksin ada jadwalnya. Tidak datang sekaligus. Bertahap. Kebutuhan kita besar. Kalau dengan 2/3 penduduk atau 180 juta kalau dua kali vaksin kita butuh 360 juta. Jadi masih banyak kebutuhan termasuk untuk vaksin merah putih.
Ada sekitar 67 rumah sakit yang akan siap tampung pasien covid. Apakah dipastikan bakal menerima semua karena itu secara marketing tidak menguntungkan buat rumah sakit tersebut saat menerima pasien dengan penyakit lain?
Sebanyak 67 rumah sakit itu rumah sakit rujukan. Jadi itu rumah sakit yang memang punya penugasan untuk covid. Namanya rumah sakit rujukan jadi tidak boleh menolak.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.