Ceknricek.com — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dicecar oleh anggota DPR mengenai kebijakan menidurkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ketika melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (3/6/21).
Agenda awal dari rapat pada hari ini sebenarnya adalah penyampaian pagu indikatif Kementerian Sosial tahun anggaran 2022. Namun para wakil rakyat yang hadir dalam rapat itu enggan membicarakan anggaran sebelum Risma menjelaskan terkait kebijakan penonakifan 21 juta data ganda penerima bansos.
Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Jefry Romdonny. Bahkan dia merekomendasikan untuk tidak membahas usulan anggaran Kemensos di tahun 2022 sebelum masalah data ganda diselesaikan.
“Kalau menurut saya dari penjelasan double data itu belum cukup clear. Masalahnya begini, kalau ada double data memang ada yang kembali ke negara? Tapi dalam hal ini uangnya juga habis, ini perlu penjelasan. Kalau 21 juta yang belum clear kita tidak bisa membahas mengenai anggaran,” kata Jefry Romdonny dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos, Kamis (3/6/21).
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Nasdem, Rudi Hartono juga mempertanyakan hal terkait 21 juta data ganda tersebut. Menurut dia, masalah data ganda penerima bansos ini sudah terjadi sejak lama. Hanya saja, dari tahun ke tahun penyelesaiannya tidak pernah jelas.
“Data yang double ini dari 10 tahun lalu, setiap masyarakat reses selalu bertanya, saya janda susah tidak dapat bantuan, ini yang meninggal kok masuk dapat bantuan, waktu itu masa SBY, jadi banyak yang mengeluh, saya lapor ke dinas, ke kementerian seperti ping pong,” katanya.
Pemerintah memutuskan untuk menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Mensos juga menegaskan tidak akan menghapus data ganda itu karena bisa berbahaya.
“Kalau dihapus nanti keluar lagi bisa, misalkan meninggal tadi itu bisa keluar lagi, kalau dihapus justru,” kata Risma pada Senin (24/5/21).