Ceknricek.com– Aktivitas sosial-ekonomi sudah diizinkan pemerintah untuk dibuka secara bertahap. Namun, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan untuk melaksanakan kegiatan berskala besar.
“Kembali kami tegaskan bahwa pemerintah baru akan memberikan izin pembukaan sektor jika kondisi kasus di sekitar daerah penyelenggaraan acara terkendali,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers di Graha BNPB, Rabu (29/9/21) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, harus ada komitmen penyelenggara serta kesiapan yang matang sebelum kegiatan beroperasi kembali. Termasuk telah terbentuknya panitia khusus atau Satgas yang berdedikasi khusus mengawasi kepatuhan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.
Sebagai bentuk kehati-hatian, rincian pengaturan tiap-tiap jenis kegiatan sudah ditetapkan di Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) No. 43 untuk Wilayah Jawa – Bali dan No 44 tahun 2021 untuk wilayah non Jawa – Bali. Didalamnya telah diatur pengaturan kapasitas tata kelola kegiatan maupun tambahan pengaturan lainnya yang dapat dipedomani sesuai level daerah per kabupaten/kota.
Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat memanfaatkan waktu evaluasi PPKM per 2 mingguan, untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin agar masyarakat dapat mengetahui betul perkembangan kebijakan yang sedang berlaku.
Untuk itu, pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ialah berusaha mewadahi masyarakat agar tetap produktif namun tetap aman COVID-19. Pembukaan sektor sosial masyarakat secara bertahap bukanlah hal yang patut dikawatirkan secara berlebihan.
“Asalkan seluruh elemen berkomitmen menjalankan protokol kesehatan secara kolektif. Sudah saatnya kita kembali bergerak maju memulihkan produktivitas masyarakat setelah cukup baik mengendalikan kasus,” tandas Wiku.