Ceknricek.com– Hingga kemarin, 12 Maret 2022 beberapa saluran televisi masih menayangkan antrean ribuan rakyat, terutama kaum ibu, untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga resmi, Rp 14.000,- per kilogram. Bahkan seorang Ibu terjatuh dan tewas akibat berdesak-desakan antre migor. Tragis!
Hal itu berarti sudah dua bulan lebih pemerintah Jokowi GAGAL menangani teriakan ibu-ibu, bahkan kerusuhan, yang “berjibaku” untuk mendapatkan minyak goreng murah. Kemarin, Menteri Perdagangan, M. Lutfi, marah-marah di depan awak media dan mengancam akan tindak keras para produsen.
Tapi, Lutfi paling piawai meluncurkan komunikasi gertak sambal (fear arousing communication). Masih ingat gertak sang Menteri pada Februari yang lalu. Dalam tempo 12 hari masalah migor akan beres; kalau tidak saya tindak pabrikan. Jangankan akhir Februari, sampai hari ini, 13 Maret kisruh soal migor masih tidak karuan.
Oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Lutfi dituding “Mendag asal njeplak”. Tempo hari ia mengatakan kacang kedelai naik tinggi harganya gara-gara 5 miliar ekor babi di Cina ganti makanan, yaitu kedelai. Akibatnya, dunia kekurangan kacang kedelai. Padahal menurut RR, China cuma punya 430 juta ekor babi……
Yang kedua, operasi pasar minyak goreng oleh aparat hanya pencitraan. Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan yakin biang kerok masalah minyak goreng (1) minyak goreng murah di pasar bocor ke industri (2) terjadi penyelundupan oleh industri. “Saya akan tindak dan hukum pihak industri yang nakal!” teriak Menteri Perdagangan.
Aneh bin ajaib, migor kok bisa menghilang, padahal pasokan dari produsen tidak ada masalah kecuali merek tertentu. Dan jangan lupa, Indonesia negara produksi CPO terbesar di dunia. Sangat ironis !!! Siapa yang bermain dalam kasus ini? Menteri Perdagangan pasti tahu, tapi tangannya seolah terbelenggu…….
Seorang kawan saya, pengusaha berkomentar: “Teroris yang bersembunyi di hutan-belukar Poso saja bisa ditangkap Densus 88, masak Migor hilang yang sudah kelihatan jelas jalur distribusinya tidak bisa ditangkap pelakunya ?!”
Satgas Pangan Polri tempo hari mengundang sejumlah media untuk menyaksikan operasi menyergap 1.1 juta kg minyak goreng di suatu tempat. Sekali lagi 1,1 juta Kg….Sudah berapa kasus yang digerebek polisi, tapi belum ada satu pun pelaku penimbun yang diproses dan diseret ke pengadilan !
Pada masa Orde Baru pernah terjadi semen tiba-tiba lenyap di peredaran. Laksamana Sudomo selaku Pangkopkamtib beserta stafnya langsung turun ke lapangan, bertindak, melancarkan operasi. Siapa yang ketahuan menimbun semen di gudang tokonya disuruh kerja bakti di depan tokonya. Cukup banyak yang terjaring operasi Pak Domo. Syahdan, selang beberapa lama, peredaran semen normal kembali.
Jelas sejumlah pedagang semen tatkala itu ingin “memancing di air keruh”, mengambil keuntungan di tengah meningkatnya permintaan/konsumsi semen.
Memang Kopkamtib salah satu simbol pemerintahan otoritarian Orde Baru yang tentu tidak boleh muncul lagi pada era reformasi kita. Tapi, jika minyak goreng, kedelai, daging sapi, cabe merah, cabe rawit dan beberapa kebutuhan pangan lagi mendadak hilang di pasaran atau beredar dengan harga tinggi untuk waktu cukup lama, masak pemerintah – khususnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian — tidak berdaya menertibkannya ?
Banyak suara di masyarakat yang mengatakan kinerja kabinet Jokowi jilid II lebih buruk daripada kinerja kabinet I. Penyebabnya: antara lain karena terlalu banyak pengusaha yang duduk sebagai Menteri!
Aristoteles, filsuf kondang Yunani 2.600 tahun yang silam sudah memperingatkan dunia politik ketika itu bahwa pengusaha jangan jadi penguasa, jangan pula penguasa merangkap pengusaha kecuali law enforcement berjalan keras dan konsisten. Konflik kepentingan sulit dihindarkan. Tatkala dunia dihantam pandemi covid-19, tidak terkecuali negara kita, soal vaksin dan PCR juga sempat bermasalah di Indonesia. Biaya PCR awalnya dibandrol Rp 1 juta sekali suntik. Masyarakat protes karena terlalu mahal. Harga kemudian diturunkan pemerintah jadi Rp 700 ribu sekian, terakhir diturunkan lagi jadi Rp 275,- (untuk hasil 24 jam). Adakah tangan-tangan swasta yang bermain dalam hal ini ?
Masih ingat wacana vaksin Gotong Royong yang semula digulirkan oleh Kadin dan didukung oleh Menteri Kesehatan serta Menteri BUMN? Idenya, untuk membantu pengusaha, karyawan perusahaan bisa mendapat vaksin sendiri, tidak usah ikut antrean panjang di tempat umum. Perusahaan yang akan menanggung biayanya.
Ternyata hanya sebagian kecil perusahaan yang mendukung Vaksin Gotong Royong karena biaya yang tidak kecil di tengah-tengah bisnis yang anjlok parah. Para ahli Kesehatan dan juga dokter langsung protes. Di seluruh dunia, vaksin covid-19 ketika itu GRATIS, kenapa di Indonesia harus bayar ? Presiden Jokowi mendengar jeritan masyarakat; akhirnya turun tangan dan membatalkan vaksin Gotong Royong. Sayang, tidak pernah diusut siapa petinggi dibalik vaksin Gotong Royong ?!
Yang ironis lagi, di tengah-tengah makin susahnya kehidupan rakyat kelas bawah karena naiknya berbagai harga pangan – dari minyak goreng, kedelai, bawang dan daging sapi – sejumlah Menteri justru menyuarakan isu yang bernuansa kekuasaan (power). Mereka serempak “koor” tentang wacana penundaan pemilu dengan berbagai alasan.
Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan, berkilah wacana itu datang dari komunitas pengusaha, disamping rakyat. Padahal seorang kawan saya, pengusaha besar, dan pimpinan organisasi pengusaha dengan anggota 20.000 lebih berkata: “Di organisasi kami tidak ada aspirasi seperti itu! Karena jelas-jelas UUD 1945 kita sudah atur masa jabatan presiden/wakil presiden. Lha, kalau pemilu diundur, berarti masa jabatan Jokowi harus diperpanjang kan?! Saya tidak tahu dari mana datangnya aspirasi tersebut. di tengah situasi ekonomi yang tetap sulit!”
Banyak akademisi, ahli-ahli hukum dan orang pintar – perhatikan berbagai diskusi di layar televisi selama 2 minggu terakhir – yang menolak tegas ide pengunduran Pemilu. Tapi, Luhut Panjaitan, menteri kesayangan Presiden Jokowi, berkilah aspirasi pemilu mundur berdasarkan Big Data 110 juta di media sosial,”. Media sosial dijadikan ukuran untuk masalah yang begitu penting dan menyangkut nasib 270 juta rakyat kita !!! Kenapa bukan bekerja yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita ?!
Luhut mungkin lupa bahwa ia Jenderal bintang 4. Dan kita ketahui setiap prajurit sejati TNI selalu berpegang teguh pada NKRI, UUD 1945 dan Merah Putih. Jika pemilu dimundurkan berarti masa jabatan Presiden Jokowi juga harus diperpanjang. Bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 ?! Ya, amandemen saja. Senayan tinggal ketok palu untuk ubah Pasal 7 UUD 1945 karena 82% kursi di DPR dikuasai kubu Jokowi, kata Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Padahal Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP baru-baru ini bersuara keras PDIP menolak pengunduran Pemilu!
Siapa sesungguhnya yang “ngebet” pengunduran pemilu ? Apa Menteri-menteri berasal dari pengusaha, terutama Luhut Panjaitan, atau Jokowi sendiri ? Jokowi memang pernah bicara keras MENOLAK wacana jabatan presiden 3 periode. Tapi, mengenai pengunduran Pemilu, sampai detik ini sikapnya masih abu-abu. Tidak heran jika sejumlah menterinya, khususnya dari kalangan pengusaha, mendorong-dorong terus wacana itu.
Demi stabilitas politik dan martabatnya, kami sarankan supaya Presiden mengeluarkan pernyataan tegas – seperti Ketua Umum PDIP — bahwa dirinya MENOLAK PEMILU DIUNDURKAN !!! Sekaligus untuk menutup mulut Luhut Pandjaitan cs tentang wacana itu. Atau nekad mau pakai jalur DEKRIT ? Mau kilik-kilik rakyat untuk melawan?!
#Prof. Tjipta Lesmsana, Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004