Ceknricek.com– Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar pejabat negara melakukan pemihakan terhadap produk dalam negeri. “Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Dan yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK dan BPKP serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP,” katanya, Jumat, 25 Maret 2022.
Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Presiden dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang diadakan di Bali, Jumat. Presiden mengaku geregetan terhadap rendahnya pembelian produk dalam negeri. Padahal produk impor itu sudah diproduksi di dalam negeri dan bukan termasuk teknologi tinggi.
Menurutnya, ada anggaran yang besar untuk belanja barang dan jasa. Dari APBN Rp 526 triliun, dari APBD Rp 535 triliun, dan dari BUMN Rp 420 triliun. Jika 40 persen saja dari semua anggaran dari APBN dan APBD itu dibelanjakan untuk produk dalam negeri sudah bisa mengungkit angka pertumbuhan 1,5 persen hingga 1,7 persen. Sedangkan dari BUMN bisa menyumbang 0,4 persen. Selain itu hal itu bisa menyerap tambahan lapangan kerja 2 juta orang. Karena itu Presiden menegaskan hingga Mei 2022 nanti harus dibelanjakan Rp 400 triliun. Pada kesempatan itu Presiden menyebutkan menteri-menteri yang gemar impor: Menkes, Mentan, Men BUMN, dan juga Mendikbud.
Gobel menyambut gembira sikap jelas dan tegas Presiden tersebut. Apalagi, katanya, sebetulnya presiden sudah beberapa kali menyampaikan soal ini, bahkan presiden sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang meregulasi tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengatur pemihakan terhadap produk dalam negeri. Namun faktanya tak dijalankan secara serius, bahkan ada sejumlah regulasi yang bertentangan seperti Permendag No 20 Tahun 2021. “Jadi pernyataan Presiden ini luar biasa sekali. Ini menggembirakan dan membanggakan. Presiden benar-benar berpihak pada rakyar,” katanya.
Gobel mengatakan kelahiran UU Ciptaker adalah untuk meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk membangun industri, menciptakan lapangan kerja, melejitkan pertumbuhan ekonomi, dan membangun kemakmuran. “Tapi jika impornya masih ugal-ugalan maka UU Ciptaker sebagai omnibus law menjadi sia-sia. Muspro kalau kata orang Jawa. Mubazir,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, kata Gobel, dirinya berkali-kali mengingatkan tentang keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Bahkan ia pernah mempertanyakan efektivitas Penyertaan Modal Negara ke banyak BUMN yang bernilai triliunan terhadap penggunaan produk dalam negeri. “Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945,” katanya.
Gencarnya pembangunan infrastruktur, kata Gobel, juga jangan sampai menjadi instrumen untuk impor seperti pembelian baja, semen, peralatan, kabel, listrik, dan sebagainya. “Demikian juga dengan pembangunan IKN Nusantara. Jangan sampai impor lagi. Di negara manapun pembangunan itu jadi momentum untuk menjadi mesin penggerak berbagai hal,” katanya.
Jika kegemaran impor ini tak dihentikan, kata Gobel, maka hal itu sebetulnya sedang memperlemah diri sendiri. “Bukan saja kaki-kaki bangsa dipatahkan, tapi juga jiwa bangsa sedang dibusukkan. Karena rakyat kehilangan harapan, dan penyelenggara sedang menjadi penadah dari praktik mental gampangan dan bukan tidak mungkin bagian dari pembiakan korupsi,” katanya.
Pada sisi lain, kata Gobel, pembangunan itu tak semuanya berasal dari pajak tapi juga dari pinjaman negara maupun swasta. “Akhirnya kita tidak dapat nilai tambah apapun dari utang itu. Jadi nanti kita jadi seperti budak yang harus menggadaikan dirinya untuk bertahan hidup. Para pendiri bangsa tidak mendirikan negara ini untuk menjadi budak modern tapi untuk kejayaan dan kemakmuran seluruh rakyat. Indonesia bukan milik elitenya, tapi milik seluruh anak bangsa. Pak Presiden sangat menghayati semangat para pendiri bangsa,” katanya.