Ceknricek.com — Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya tak tinggal diam soal pemasangan baliho-baliho yang dinilai ‘menjegal’ Prabowo Subianto maju capres. Dasco menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Kami akan serahkan ke jalur hukum,” kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/22).
Dasco menyebut pemasangan baliho-baliho itu dilakukan secara sistematis. Dia enggan membeberkan rinci gambaran baliho yang dinilai menjegal Prabowo nyapres. Dasco mengatakan secara umum baliho tak mengandung serangan. Namun, secara tidak langsung akan berpengaruh dan berdampak pada basis suara Prabowo.
“Karena proses-proses atau upaya-upaya yang dilakukan ini berlaku atau berlangsung secara sistematis. Dengan metode-metode yang kalau secara awam itu kemudian ya sekali lihat enggak masalah tapi kalau kemudian sudah didalami, apalagi kita sudah petakan daerah-daerah yang kemudian rating Pak Prabowo tinggi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, nah inilah yang kemudian disasar,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
“Kemudian dipasang baliho-baliho yang menurut analisa kami bisa menurunkan rating Pak Prabowo ini serangan secara halus,” imbuh Dasco.
Dasco telah melayangkan keberatan atas baliho-baliho tersebut. Dasco menyerahkan persoalan itu ke penegak hukum.
“Ya saya susah kalau kemudian menjelaskan narasinya. Lebih baik nanti di proses hukum itu kan akan dikaji oleh aparat penegak hukum mengenai apa yang kami keberatan dan kami rasa, setelah kami analisa, rasanya memang itu konten-konten yang hasilnya sepintas kelihatan positif tapi hasilnya akan negatif bagi Pak Prabowo,” katanya.
Dasco menegaskan isi serangan baliho itu tak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.”Saya rasa nggak, ya. Saya rasa nggak,” ujar dia.
Dasco pun enggan membeberkan pelaku dibalik pemasang baliho-baliho tersebut. Dia ingin menyelesaikan secara hukum.
“Jadi begini memang banyak ada beberapa juga pengamat yang mengatakan kalau bisa diungkap sosoknya tetapi kami lebih banyak tidak mau berspekulasi di ranah publik. Kami memilih untuk melakukan jalur proses hukum,” katanya.