Ceknricek.com–Jika Prabowo ingin terpilih menjadi Presiden, Prabowo harus berikan posisi Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Saya lihat saat ini adalah pertarungan king maker ya, Ganjar king makernya Megawati, Anies king makernya Surya Paloh, jika Jokowi ingin menjadi king maker Prabowo, maka Prabowo harus serahkan tampuk kekuasaan Gerindra kepada Jokowi.
Saya kira tidak ada cara selain Jokowi diposisikan sebagai Ketua Umum Gerindra jika ingin Prabowo menang sebagai Presiden 2024 mendatang.
Prabowo tidak hanya berharap pada putusan MK yang kemudian memberikan angin segar kepada Gibran untuk menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2024 mendatang.
Cara efektif yang lain adalah dengan memberikan mandat kepada Jokowi untuk menduduki posisi jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Selain akan sangat berpeluang memenangkan pilpres 2024 mendatang, hal tersebut justru akan menjadi hal yang sangat strategis bagi Gerindra, dimana akan sangat berpeluang memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
Terlebih seperti dilihat belakangan, posisi Jokowi sering terlihat tidak harmonis atau sering berseberangan dengan Megawati, maka dengan memberikan mandat Ketua Umum Gerindra kepada Jokowi, maka akan sangat berpeluang bagi Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang.
Jika Jokowi diberikan posisi sebagai Ketua Umum Gerindra, maka sudah dapat dipastikan Prabowo akan menjadi calon Presiden yang akan memenangkan Kontestasi. Terlebih lagi dengan elektabilitas Prabowo yang semakin kuat, dengan didukung oleh king maker Jokowi yang diposisikan sebagai Ketua Umum Partai maka akan sangat menguntungkan Prabowo.
Sama-sama diuntungkan jika Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra, Prabowo diuntungkan karna dapat memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang, Jokowipun akan juga diuntungkan dimana kebijakan-kebijakannya akan dilanjutkan oleh Prabowo dan akan dengan mudah menyetarakan kedudukan dengan posisi Megawati saat ini, bahkan posisi Jokowi akan jauh diatas Megawati jika menjadi Ketua umum Gerindra.
#Saiful Anam Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI)