Ceknricek.com — Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bertolak ke Turki untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri ke-3 Komite Perundingan Perdagangan Sistem Preferensi Perdagangan Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (Trade Preferential System-Organisation of Islamic Cooperation/TPS-OIC) dan Pertemuan Informal Menteri Perdagangan D-8.
Kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung peningkatan perdagangan dan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota OKI. “Peningkatan perdagangan dan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota OKI penting dilakukan untuk memperkuat perekonomian intra OKI, terutama di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik yang masih berlanjut,” ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Senin (10/6/24).
Zulkifli menyebut, pertemuan ini juga sejalan dengan misi OKI untuk terus menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat memajukan ekonomi dunia, serta menjaga keharmonisan dan perdamaian internasional.
OKI beranggotakan 57 negara anggota, dengan total populasi mencapai 2 miliar jiwa, dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8 triliun dolar AS. Angka tersebut menunjukkan potensi perdagangan intra-OKI yang sangat besar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, pertemuan di Istanbul, Turki, memiliki agenda penting untuk membahas upaya penguatan kerja sama perdagangan di antaranya melalui pembahasan perluasan kerja sama TPS-OIC dan tindak lanjut implementasi D-8 PTA.
“TPS-OIC dan D-8 PTA merupakan kerja sama penurunan tarif dalam rangka peningkatan perdagangan. Indonesia telah menjadi bagian dari D-8 PTA dan saat ini masih dalam proses ratifikasi untuk menjadi bagian dari TPS-OIC,” kata Djatmiko.
Dalam kesempatan ini, Mendag juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa Menteri Perdagangan negara anggota OKI, di antaranya yaitu tuan rumah Turki, Mesir, Irak, dan Nigeria.
Pertemuan bilateral tersebut akan membahas perkembangan dan upaya peningkatan hubungan dagang bilateral, serta membahas sejumlah usulan pelaksanaan perjanjian kerja sama dagang.