Ceknricek.com — Pernyataan kontroversial Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait tindakan TNI AL yang membongkar pagar laut ilegal di perairan Tangerang menuai sorotan publik.
Menteri Trenggono menyebut pembongkaran tersebut sebagai tindakan yang terburu-buru.
Menanggapi itu, Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), TB Utomo menilai pernyataan Trenggono merupakan bukti lemahnya koordinasi sekaligus bentuk penistaan terhadap institusi TNI AL.
“Pernyataan itu adalah bentuk pelecehan terhadap institusi militer kita sebagai garda terdepan pertahanan negara, yang seharusnya dihormati sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian laut dan kedaulatan maritim,” tegas Budi akrab disapa dalam keterangannya, Minggu (19/1/25).
Ia menjelaskan, tindakan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang telah sesuai dengan tugas dan fungsi mereka untuk menindak tegas praktik-praktik yang melanggar hukum di wilayah laut.
Pagar laut ilegal tersebut mengancam ekosistem perairan, menghalangi akses nelayan kecil, dan melanggar hak atas laut sebagai ruang publik.
“Alih-alih memberikan dukungan, Menteri KP justru melempar tuduhan yang tidak berdasar,” tambahnya.
Ia juga menyoroti lambannya respons Menteri KP terhadap isu-isu strategis di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, polemik ini mencerminkan buruknya koordinasi antara KKP dan TNI AL yang seharusnya memiliki visi yang sama dalam menjaga kedaulatan laut.
“Seharusnya Menteri KP tidak memperkeruh situasi, tetapi segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi lintas institusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pernyataan Menteri KP tersebut tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan moral satuan TNI AL yang telah berjasa besar dalam menjaga keamanan laut.
“Menteri Trenggono harus sadar bahwa kinerjanya diawasi oleh rakyat. Komentar yang asal-asalan hanya akan menciptakan kegaduhan baru,” imbuhnya.
Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri KP sebagai bagian dari agenda 100 hari kerja.
“Presiden harus tegas. Menteri yang tidak mampu bersinergi dengan instansi lain hanya akan menjadi penghambat pencapaian visi besar maritim Indonesia,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mempertimbangkan pergantian menteri jika terbukti tidak mampu memenuhi target-target prioritas di sektor kelautan dan perikanan.