Ceknricek.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan bencana hidrometerologi basah seperti banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berjalan dengan baik. Kendati, tercatat ada ribuan warga terdampak banjir.
Kepala BNPB diwakili Deputi Bidang Pecegahan BNPB Prasinta Dewi mengunjungi Markas Komando Pemadam Kebakaran (Makodamkar) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok pada Rabu 5 Maret 2025.
“Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau aktivasi Posko Penanganan Bencana di wilayah Kota Depok berjalan dengan efektif serta memastikan kesiapan dan koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana,” dalam keterangan resminya, Kamis (6/3/25).
Prasinta didampingi Wali Kota Depok, Supian Suri serta jajaran Pemerintah Kota Depok melakukan peninjauan ke beberapa titik banjir, termasuk Perumahan Villa Mutiara, Kalimulya, Kecamatan Cilodong dan Jl. Tohir, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, yang sempat terendam banjir pada Selasa 4 Maret.
Pemerintah Kota Depok melaporkan bahwa kejadian banjir yang melanda wilayahnya pada Selasa 4 Maret berdampak pada 20 titik di tujuh kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun per Rabu 5 Maret, sebanyak 578 KK atau sekitar 2.286 jiwa terdampak kejadian ini.
Hasil pantauan visual di lapangan, sebagian besar wilayah terdampak banjir telah surut. Masyarakat bersama PDAM dan Polres Kota Depok tengah melakukan pembersihan rumah dan material pascabanjir.
“Terdapat dua titik yang masih tergenang air yaitu Kelurahan Tanah Baru, RT 02/07, Kecamatan Beji dan area Pesantren Miftahul Huda, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, RT 04/09, Kecamatan Pancoran Mas,” katanya.
Selanjutnya, Prasinta bersama rombongan mengunjungi Kantor Kelurahan Beji untuk mengidetifikasi kapasitas kelurahan, berdiskusi terkait program mitigasi bencana pada tingkat kelurahan dan dinamika upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Prasinta mengatakan bahwa BNPB mendorong Pemerintah Kota Depok untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar respon terhadap potensi maupun kejadian bencana dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan optimal.
“Koordinasi dan rekomendasi pembentukan BPBD di Kota Depok dapat memperkuat upaya pencegahan dan melindungi masyarakat dari potensi bencana di masa yang akan datang,” pungkasnya.