Ceknricek.com — Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan siap menyukseskan Makkah Route 2019 yang diluncurkan Pemerintah Arab Saudi guna memberikan kemudahan bagi jemaah haji.
“Kami di Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenlu, Imigrasi, dan pihak Angkasa Pura untuk bisa memenuhi beberapa permintaan yang disampaikan dalam pertemuan ini, seperti adanya terminal khusus, ruang khusus pengambilan visa, biometrik termasuk kemudahan visa yang harus disiapkan oleh petugas Saudi Arabia di sejumlah bandara dan embarkasi,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (9/4).
Sebelumnya, Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi bertemu dengan Menag pada Senin (8/4), di Kantor Kementerian Agama di Jakarta.
Program Makkah Route meliputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.
Kebijakan ini bukan hanya mempermudah jemaah haji untuk melakukan proses kedatangan di Arab Saudi, tetapi juga mempermudah jemaah untuk langsung menuju penginapan setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.
Lukman Hakim mengaku bersyukur dengan penerapan kebijakan tersebut. Untuk mempercepat proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sejak 2018, proses rekam biometrik jemaah haji mulai dilakukan di Indonesia.
“Kalau tahun lalu jemaah haji yang berangkat dari Jakarta saja yang bisa menikmati fasilitas fast track, kami berharap tahun ini jemaah haji kita bisa merasakan kemudahan tersebut di sejumlah bandara,” harap Menag.
Menag juga berharap pada 2019 ada peningkatan terkait peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia untuk bisa mendapatkan kemudahan dibanding tahun sebelumnya.
Terkait dengan rekam biometrik calon jemaah haji, Menag berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut. Sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sulit terjangkau seperti di Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT, dan Sulawesi Barat.