Ceknricek.com — Komisi XI DPR RI Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan posisi Mirza Adityaswara yang akan berakhir masa jabatan akhir Juli ini. Destry, calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo, dipilih oleh 9 dari 10 fraksi yang hadir.
Sebelum dicalonkan Presiden Joko Widodo, Destry merupakan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2015.
Perempuan kelahiran Jakarta, 16 Desember 1963 itu punya rekam jejak panjang di dunia ekonomi. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat.
Destry mengawali kariernya sebagai peneliti, yakni asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) (Januari-Agustus 1989), peneliti di Institut Manajemen FEUI (Agustus 1989-Agustus 1990), serta peneliti di Pusat Antar Universitas untuk Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI (Agustus 1993-Agustus 1995).
Ia juga pernah bekerja di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Kementerian Keuangan pada Agustus 1992 hingga Maret 1997.
Kariernya sebagai ekonom dimulai di Citibank Indonesia pada April 1997 hingga Mei 2000. Hengkang dari Citibank, ia menjadi Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003.
Ia kemudian menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005-2011. Ia juga menjalani kehidupan sebagai peneliti dan pengajar di FEUI pada 2005-2006.
Pada 2011-2015, Destry menempati posisi Kepala Ekonom Bank Mandiri. Di saat hampir bersamaan ia juga menjadi Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN (2014-2015).
Pada Mei 2015, Jokowi mengumumkan sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seluruhnya digawangi srikandi. Destry didapuk jadi ketua Pansel KPK.
Dalam uji kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR RI, Destry memaparkan berbagai tantangan yang harus dihadapi BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Untuk bisa mengatasi hak tersebut, BI sebagai bank sentral harus bisa bersikap adaptif dan inovatif.
“Dengan landscape perekonomian yang berubah dengan digitalisasi BI barus proaktif, adaptif, dan inovatif dalam bentuk respons kebijakan. Sistem pembayaran, digitalisasi harus bisa dimanfaatkan seluruh lapisa masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Destry di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.
Destry menilai, dengan bersikap adaptif dan inovatif, bank sentral mampu meminimalisir ketidakstabilan ekonomi nasional akibat dampak dari volatilitas ekonomi global.
Tak hanya itu, ia juga mengaku akan terus mengoptimalisasi 5 bauran kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan, yaitu Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Sistem Pembayaran, Kebijakan Kordinasi antar lembaga, serta Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan.