Ceknricek.com — Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp508 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Angka ini lebih besar ketimbang belanja infrastruktur sebesar Rp423 triliun. Presiden Joko Widodo meminta agar pemggunaan anggaran ini harus dilakukan secara hati-hati.
“Dalam APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya, secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, sekali lagi Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur. Kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11) seperti dikutip Antara.
Sekadar informasi, anggaran pendidikan pada 2019 sebesar Rp492,5 triliun. Artinya, dibanding anggaran 2020, angka itu meningkat sekitar 3,14 persen. Sementara itu, anggaran infrastruktur mengalami kenaikan tipis dari Rp415 triliun di APBN 2019.
“Ini adalah duit semua, duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini, belum bidang-bidang lainnya, dengan anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi yang efektif,” tambah Presiden.
Meski porsi anggaran infrastuktur masih kalah besar ketimbang anggaran pendidikan, Jokowi mengaku bahwa dalam 5 tahun ke depan belanja pemerintah masih tetap fokus kepada infrastruktur. Nantinya, infrastruktur yang diproritaskan ialah infrastruktur yang turut membangun Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dan alokasi harus efektif walau kebijakan alokasi anggaran dalam kewenangan kementerian dan lembaga namun LKPP dapat proaktif mempercepat belanja anggaran agar segera mempercepat perekonomian. Jangan cara-cara yang lalu digunakan,” ucap Presiden.
Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan Draf Pandangan Pemerintah Terkait RUU RAPBN 2020
“Pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah. Apalagi di daerah-daerah yang swastanya belum kuat, APBD akan memacu perputaran uang di daerah dan tentu memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” tambah Presiden.
Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.
Roni mengklaim telah terjadi penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing. Sekadar informasi, total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 mencapai Rp5.335 triliun.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.