Ceknricek.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut salah satu program unggulannya ketika kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, OK OCE akan terus diperluas jangkauannya.
“Bagaimana dengan program OK OCE? Jadi tujuan programnya adalah pengembangan wirausaha. Karena itu, kita sekarang memperluas jangkauan kegiatannya dengan variasi yang bermacam-macam,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/10).
Perluasan jangkauan dilakukan karena pengembangan seorang wirausaha berbeda-beda. Ada wirausaha yang baru mulai, ada juga yang sudah pada tahap melanjutkan usahanya.
“Kalau kita mengasumsikan semuanya pemula, repot. Justru kami sekarang mengakui ada berbagai jenis fase dalam wirausaha. Ada yang baru mulai, ada yang sudah mulainya awal, mulainya menengah, ada yang sudah mulainya lama tapi skalanya belum berkembang, karenanya diperluas,” kata Anies.
Atas dasar itu, program kewirausahaan tersebut diperluas sehingga menjangkau semua lapisan. Namanya, Program Kewirausahaan Terpadu (PKT).
“Kemarin OK OCE, kami banyak menjangkau pemula. Sementara banyak yang sudah di tengah jalan, perlu didukung, difasilitasi. Jadi itu kita jalankan terus,” ucapnya.
Anies tidak menyinggung program OK OCE saat memaparkan hasil kerjanya selama dua tahun memimpin Jakarta, sebelum wartawan menanyakan kelanjutan program unggulan kampanyenya ini.
Baca Juga: Anies Baswedan: Program Samawa Untuk Selesaikan Masalah Hunian di Jakarta
Program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) ini, diketahui merupakan program andalan Sandiaga Salahuddin Uno saat mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendampingi Anies hingga memenangkan kontestasi tersebut.
Namun seperti diketahui, Sandiaga mundur dari jabatannya sebagai Wagub DKI pada Agustus 2018 untuk maju di Pilpres 2019.
Dalam salah satu rapat DPRD DKI pada April 2019, program OK OCE pernah disinggung Fraksi PKB. Saat itu, PKB menganggap program pembinaan kewirausahaan OK OCE yang disebut-sebut mampu meningkatkan wirausahawan yang selaras penyerapan tenaga kerja, cenderung tidak terlihat.
Rapat tersebut merupakan rapat paripurna lanjutan yang menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 dan Raperda pengelolaan barang milik daerah dan pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan.
BACA JUGA: Cek SENI & BUDAYA, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.