Ceknricek.com — Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) IV memilih Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai ketua umum periode 2019-2023. Ia menggantikan Ketua Umum Sementara APPSI sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.
Melalui keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (26/11), Anies mengatakan, kepercayaan yang ia terima merupakan sebuah kehormatan. Anies mengucapkan terima kasih karena diberi kepercayaan untuk memangku jabatan tersebut.
“Saya insyaAllah akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Aspirasi yang banyak disampaikan tadi adalah tentang bagaimana pembangunan di daerah itu lebih mendapatkan perhatian, terutama program-program daerah yang harus sinkron dengan Pemerintah Pusat. Nanti kita laksanakan itu sama-sama. Tapi, pada fase ini, 10 program kerja sudah ditetapkan dan itu yang nanti akan kita laksanakan,” ujarnya.
Gubernur Anies mengatakan, salah satu usulan dari sebagian besar anggota APPSI adalah perhitungan alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Anies menuturkan, ukuran pembangunan yang dirumuskan bias daratan.
“Bagi kawasan-kawasan yang kepulauan dan penduduknya sedikit, akhirnya kecepatan pembangunannya jadi rendah, karena jumlah penduduknya tidak banyak, bentuknya kepulauan. Nah, itu salah satu program adalah menyusun format baru untuk ditawarkan kepada Pemerintah Pusat di dalam membantu pembangunan di daerah. Itu salah satunya,” katanya.
Baca Juga: Pemprov DKI: Pemangkasan Birokrasi, Camat dan Lurah Masih Dipertahankan
Menurut Anies, langkah pertama yang akan dilakukannya sebagai Ketua Umum APPSI adalah membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan. Kepengurusan APPSI diharapkan akan dikukuhkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, setelah kembali ke Indonesia, sehingga dapat langsung menjalankan program kerja.
“Di APPSI itu disusun programnya, lalu di tingkat teknokratik, mereka bekerja. Tingkat teknokratik itu artinya dinas-dinas yang relevan, BUMD-BUMD yang relevan. Saya beri contoh. Kita pernah berkumpul tahun lalu di Jakarta. Semua BUMD dari seluruh wilayah berkumpul, lalu membicarakan apa yang dibutuhkan. Misalnya, BUMD Jakarta nih, Food Station dan Pasar Jaya, langsung disambungkan dengan BUMD dari seluruh Indonesia, siapa saja yang bisa mengisi kebutuhan Jakarta. Nah, itu semua dilakukan melalui mekanisme APPSI. BUMD-BUMD saling bekerja sama. Itu yang konteksnya BUMD,” ucap Anies.
Dalam konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anies akan berusaha memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari seluruh Gubernur Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden RI, Joko Widodo, seperti penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).
“Pemerintah Daerah lewat APPSI bisa berdiskusi, memberikan formula-formula untuk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat. Agar, Pemerintah Pusat dalam memberikan pertimbangan lewat DAK dan DAU itu memasukkan variabel-variabel yang mungkin belum dipertimbangkan. Seperti tadi faktor kepulauan, faktor jumlah penduduk, faktor jumlah kabupaten/kota,” tutup Anies.
Sebagai informasi, Anies terpilih melalui mekanisme penjaringan nama yang menghasilkan tiga Gubernur dengan jumlah terbanyak, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya, dua nama teratas dipilih melalui mekanisme voting oleh 23 Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir dalam Munas APPSI.
Anies terpilih dengan perolehan hasil voting 13 suara, sementara Gubernur Jawa Barat mendapatkan 9 suara, sementara 1 suara lainnya abstain.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.