Ceknricek.com– Ketua Umum DEIT (Dewan Ekonomi Indonesia Timur), Annar Salahuddin Sampetoding, meminta Agenda Munas VIII Kadin yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 30 Juni 2021 di Kendari harus ditunda.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,”kata Annar mengutip ucapan tokoh Cicero, filusuf Italia, yang terkenal dengan ucapannya: Salus Populi Suprema Lex Esto. Annar mengaku dirinya menampung banyak aspirasi masyarakat Indonesia Timur, khususnya kalangan dunia usaha.
“Mereka meminta presiden Jokowi membatalkan kunjungannya, dengan alasan acara pasti akan dihadiri seribuan peserta dan peninjau dan dipastikan mengakibatkan penularan virus Covid 19,”tambah Annar.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kasus positif meningkat tajam hingga 92 persen dalam empat pekan terakhir. “Ini adalah kenaikan yang sangat tajam dan tidak dapat ditoleransi,” kata Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/21). Menurut Wiku, enam provinsi di Pulau Jawa menyumbangkan kenaikan kasus Covid-19 mingguan tertinggi, berdasarkan data 20 Juni 2021.
Dengan tren peningkatan tersebut, Wiku meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Ia juga mendorong pemda segera membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan. Menurut Wiku, masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko berpotensi menghambat koordinasi penanganan Covid-19. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.
“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif,” ujar Wiku.
Sebanyak 10 perwakilan asosiasi yang merupakan anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Jawa Timur, untuk memberi himbauan kepada Kadin Indonesia untuk menunda Musyawarah Nasional (Munas) ke VII Kadin Indonesia.
LaNyalla menyatakan dirinya sebagai Ketua DPD RI sudah pernah menyatakan imbauan agar semua pertemuan berskala besar, baik yang diagendakan oleh ormas maupun partai politik dan perkumpulan lain, apakah itu kongres atau munas dan sejenisnya, sebaiknya ditunda.
“Apalagi Pemerintah Pusat sudah menyatakan secara resmi berlakunya pembatasan mikro hingga 5 Juli. Harus ditaatilah. Jangan sampai pertemuan-pertemuan tersebut jadi klaster baru. Penyelenggara bisa dipidana, kalau memaksa melakukan pertemuan yang melanggar prokes dan pembatasan yang telah dikeluarkan pemerintah,” tegas LaNyalla.
Ia pun mengatakan, Kadin Indonesia, sebagai organisasi para pengusaha, tentu harus memberi contoh kepada masyarakat. Jangan rakyat kecil hajatan dibubarkan polisi, tapi para pengusaha malah menggelar pertemuan besar.
Mengingat kondisi yang berbahaya ini, beberapa pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah khawatir pelaksanaan Munas VIII Kadin di Kendari, 30 Juni nanti, malah membuat kasus Covid-19 semakin tinggi lagi. Sejumlah pengurus Kadinda telah mengirim surat kepada pengurus Kadin Indonesia untuk menunda pelaksanaan Munas tersebut. Tersebut nama Kadin Jawa Timur, Kadin Bali, Kadin Nusa Tenggara Barat, dan Kadin Riau. Ada juga yang menyampaikan secara lisan.
Kadinda Jawa Barat Cucu Sutara ikut angkat suara, Kadinda Gorontalo, Kadinda Lampung, dan Kadinda Papua Barat serentak mengatakan anggota Kadin harus menjalankan imbauan Pemerintah untuk mengendalikan Covid-19.
“Karena itu, sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan Munas, yang berpotensi membuat kerumunan.”
Pada akhir keterangannya, Annar Sampetoding yang dikenal sebagai pengusaha HPH terbesar di Sulawesi sejak tahun 1960, mengatakan, dirinya sepakat dengan pernyataan La Nyalla. Bahkan menurutnya, dia sudah lebih dulu meminta Munas ditunda. “Itu saya sudah katakan sebulan yang lalu,” tegas Annar.
Sebagaimana diketahui, dua orang kandidat ketua umum Kadin Indonesia sudah mempersiapkan diri bersama tim suksesnya masing – masing. Keduanya telah berkampanye ke seluruh Kadinda di seluruh Indonesia. Mereka berlomba-lomba meminta dukungan pengurus Kadinda daerah.
“Tapi, kami dari daerah belum melihat adanya program serius kedua calon itu mau memperkuat ekonomi di daerah, terutama di Indonesia Timur,” kata Annar. “Kami akan tolak kalau mereka hanya mau menunggangi saja dukungan daerah. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” sambung Annar lantang, yang mengaku menyuarakan aspirasi pengusaha dari Indonesia Timur.
Adapun kedua calon yang akan bertarung menggantikan Ketua Umum lama Rosan P.Roeslani pada Munas VIII yang akan datang, adalah Anindya Bakrie (Bakrie Group) dan Arsyad Rasyid (Indyka Energi Group). (aa).