Ceknricek.com — Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama bisa dianggap gagal mencapai target yang dicanangkan. Pertumbuhan ekonomi jauh dari angan. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih banyak. Angka pengangguran tinggi, masih banyak kegagalan lainnya. Kesimpulan gagal tersebut bisa disematkan, jika kita mengacu pada angka-angka yang ditulis dalam rencana pembangunan yang memang tidak tercapai.
Dalam sistem perencanaan nasional, Indonesia mempunyai tiga rencana pembangunan. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah. Ketiga rencana tersebut tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004. Setiap rencana masing-masing mempunyai jangka waktu sendiri, yaitu RPJPN memiliki jangka waktu 20 tahun, RPJMN (5 tahun) dan RKP (satu tahun).
Sistem perencanaan nasional juga mempunyai keterkaitan satu sama lain. RKP harus mengacu kepada RPJMN dan RPJMN juga harus mengacu pada RPJPN dalam penyusunannya. Maka dari itu, setiap pemerintahan sudah memiliki rencana kerja minimal selama 5 tahun (RPJMN), termasuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini.
Dalam penyusunan RPJMN periode kedua Presiden Jokowi ini, secara umum terlihat rancangan teknokratik RPJMN disusun dengan target-target yang jauh lebih moderat dibandingkan dengan RPJMN periode pertama Presiden Jokowi.
Pada awal kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, target-target ambisius dipasang dalam RPJMN 2015-2019. Salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 8% pada 2019. Angka jelas sangat ambisius. Sudah pasti hanya mimpi belaka. Pada kuarta III tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hanya 5,02%.
Baca Juga: Catatan Akhir Tahun: Kemenangan yang Mempersatukan
Pertumbuhan ekonomi pada tahun pertama RPJMN 2015-2019 ditargetkan mencapai 5,8%, namun pada kenyataannya hanya 4,9%. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang juga jauh dari target RPJMN.
Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan investasi yang dicerminkan dari pertumbuhan PMTB yang ditargetkan mencapai 10,4% pada tahun 2017, namun pada kenyataannya hanya pada angka 6,2%. Pada tahun 2019, target pertumbuhan investasi 12,1%, namun hanya 4,21% pada triwulan III 2019.
Pada kesejahteraan masyarakat, target tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka juga jauh dari target. Meskipun tingkat kemiskinan sudah di angka satu digit, namun pencapaian pemerintah mengenai tingkat kemiskinan masih belum memenuhi target dalam RPJMN 2015-2019.
Pada 2019, target dalam RPJMN 2015-2019 adalah 7,0-8%, nyatanya masih 9,41% (per Maret 2019). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2019 ditargetkan 4-5%, namun kenyataannya TPT pada Agustus 2019 mencapai 5,28%.
Tidak Optimal
Indef menilai kegagalan-kegagalan pencapaian target makro pembangunan menunjukkan program pemerintah banyak yang tidak optimal. Salah satu contohnya adalah paket kebijakan ekonomi (PKE) yang tidak menghasilkan dampak signifikan pada percapatan investasi.
Baca Juga: Asuransi Bisa Seret Indonesia ke Resesi
Pemerintah sudah mengeluarkan 16 paket yang terdiri dari beberapa sektor dan deregulasi yang salah satu produknya adalah online single submission (OSS). Sistem OSS dianggap gagal karena tidak menyelesaikan lambatnya pengurusan izin investasi. Akibatnya, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia pada 2019 melorot dari peringkat 72 ke peringkat 73 dari 190 negara. Padahal tujuan dibuatnya PKE dan OSS adalah menaikkan peringkat EoDB Indonesia.
Gagalnya kemudahan investasi di Indonesia juga menular kepada program jaring pengaman sosial. Program-program sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan lainnya dirasa hanya alat politis. Salah satu contohnya adalah peningkatan penerima PKH di Indonesia yang naik hampir 100% pada 2018. Namun demikian, target pembangunan sosial seperti kemiskinan tidak tercapai. Program sosial diduga hanya sebagai pogram penjaring suara untuk Pilpres dan Pemilu 2019.
Selain program PKH yang tidak maksimal, program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) tidak berjalan dengan ditandai terus meruginya BPJS sebagai operator JKN. Terakhir masalah iuran premi juga mengemuka dengan penyelesaian yang justru menambah beban masyarakat yang dampaknya akan menjauhkan target pembangunan ekonomi sosial.
Jalan Terjal
Berkaca pada pencapaian target pada RPMN yang lalu, RPJMN periode 2020-2024 dibuat lebih moderat dan tidak pasang target terlalu tinggi. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, pemerintah memasang target pada 2024 pada angka 5,5% hingga 6,5%. Jadi kondisi pesimisnya, pertumbuhan ekonomi ditarget hanya 5,5% tumbuhnya.
Pada kondisi moderat akan berada pada angka 6,1% dan kondisi optimis pertumbuhan ekonomi bisa ditargetkan angka menuju angka 6,5%.
Target RPJMN 2020-2024 akan menemui jalan terjal, bahkan sejak tahun pertama (2020). Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai minimal 5,3%. Berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2019: III yang hanya 5,02%, maka target minimal tersebut sangat jauh dari kemungkinan tercapai. Alasannya adalah ancaman resesi global pada 2020 yang akan mempunyai dampak ke Indonesia.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Masalah Jiwasraya Bukan Persoalan Gampang
Pada 2020 hingga 2024, Indonesia sebenarnya mempunyai bonus demografi yang mampu menunjang akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh dari resesi global akan meruntuhkan keuntungan bonus demografi.
Ancaman perang dagang AS-China menjadi faktor utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Perang dagang akan menghambat arus barang ekspor Indonesia karena permintaan dari China ataupun AS akan menurun. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk membuka pangsa pasar baru yang potensial untuk ekspor.
Selain ancaman perang dagang, harga komoditas juga diduga akan mengalami penurunan yang akan menyebabkan semakin tergerusnya nilai ekspor nasional. Perlambatan ini akan semakin memperlebar defisit neraca berjalan dan akan mengurangi pajak dari sektor komoditas mentah ini.
Selain seretnya ekspor komoditas, investasi dari asing (Foreign Direct Investment/FDI) juga akan menurun seiring dengan krisis global terutama investor dari Eropa. Investasi akan lari kepada pasar keuangan jangka pendek, seperti pasar saham dan portofolio.
Tantangan selanjutnya adalah adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat. Aliran barang dan jasa akan mulai menuju ke arah digital seiring dengan perkembangan teknologi. Indonesia masih belum tertata dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang dirasa belum siap untuk menuju revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Yang mengkhawatirkan adalah, alih-alih berhasil memanfaatkan momen tersebut, perekonomian nasional akan tenggelam gara-gara digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Di sisi lain, target pembangunan ekonomi di Indonesia dibuat lebih optimis dibandingkan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang lebih moderat. Salah satu contohnya adalah tingkat kemiskinan yang ditargetkan turun hingga angka 6,5% sampai 7%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan target RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0% sampai 8,0%.
Untuk mencapai target pembangunan ekonomi nasional, pemerintah mencanangkan beberapa program utama. Salah satu contohnya adalah program pembangunan SDM yang jadi program utama pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan Kartu Pra Pekerja sebagai salah satu unggulannya. Program Kartu Pra Kerja ini tujuannya adalah mengurangi pengangguran usia muda (terutama untuk lulusan SMA dan SMK). Namun kebijakan ini akan membawa masalah, yaitu unemployment benefits.
Unemployment benefits menimbulkan masalah baru, yakni meningkatnya reservation wage atau batas gaji untuk pencari kerja. Pencari kerja akan mempertimbangkan gaji yang lebih besar daripada uang pemerintah yang didapatkan dari menganggur. Ada non labor income yang menjadi patokan pengangguran dalam menentukan upah untuk bekerja. Hal ini tentu menimbulkan masalah baru lagi, yakni upah minimum pekerja akan semakin naik (terlepas kebijakan pembaruan Upah Minimum Regional/UMR atau Upah Minimum Provinsi/UMP setiap tahun).
Baca Juga: Pindah Ibu Kota, Ganti Ibu Tiri
Dunia usaha akan semakin tertekan dengan kenaikan gaji ini karena akan menaikkan production cost-nya. Visi pemerintah baru lainnya yang akan menemui hambatan adalah reformasi birokrasi yang akan mendapatkan adanya kesenjangan pada hasil reformasi birokrasi yang sudah dilakukan.
Program revolusi mental yang pernah digaungkan oleh pemerintah ternyata tidak berhasil. Salah satu indikatornya adalah indeks reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota hanya ada 10% yang mencapai nilai B ke atas. Hasilnya adalah banyak kepala daerah yang tertangkap oleh penegak hukum terkena kasus korupsi.
Tantangan lain dalam pewujudan program prioritas presiden adalah kesulitan meningkatkan investasi. Peringkat EoDB Indonesia menurun walaupun program OSS dan sudah dikeluarkan 16 PKE untuk menarik investor terutama investor asing. Maka dari itu realisasi dari target pertumbuhan investasi selalu tidak tercapai.
Permasalahan utamanya adalah masih terlalu banyaknya regulasi-regulasi yang menghambat investasi terutama peraturan di daerah. Salah satu contoh paling banyak terjadi adalah permasalahan upah minimum regional yang memberatkan pengusaha. Akibatnya banyak investor yang sudah di Indonesia namun malah berencana memindahkan operasional pabriknya ke negara lain, seperti Malaysia atau Vietnam.
Program Pemerintah yang akan mendapat banyak tantangan pastinya adalah pembuatan APBN yang diharapkan fokus dan tepat sasaran. Namun masalahnya adalah, keinginan presiden untuk terus menggenjot infrastruktur tidak diiringi dengan kemampuan pendanaan yang memadai.
BACA JUGA: Cek BUKU & LITERATUR, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.