Ceknricek.com– Kinerja pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari volume ekspor komoditas perikanan yang disertifikasi oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar di bulan Januari 2022 sebesar 12.018 ton dan menghasilkan nilai mencapai Rp608,1 miliar.
“Alhamdulillah, di awal tahun sistem jaminan mutu dan keamanan kita berhasil mengawal ekspor sebesar 12.018 ton di bulan Januari 2022,” kata Kepala BKIPM Makassar, Siti Chadidjah di kantornya, Rabu (2/3/22).
Chadidjah menambahkan, capaian ini semakin membanggakan. Terlebih jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi peningkatan ekspor sebesar 40,4%. Total ekspor di periode lalu tercatat sebesar 8.561 ton.
“Ini tentu luar biasa, peningkatannya 40% lebih, ini patut kita syukuri bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Chadidjah mengurai ekspor komoditas perikanan dari Sulsel di bulan Januari 2022 didominasi rumput laut kering yang mengambil porsi sebesar 74,2% dan produk turunan rumput laut berupa karaginan sebesar 9,1% dari total volume ekspor. Selain rumput laut, komoditas lain yang juga menjadi andalan Sulsel di bulan Januari 2022 adalah udang vaname sebesar 7,2%, gurita sebesar 3,2% dan tuna sebesar 1,8%.
“Memang rumput laut menjadi komoditas andalan dari Sulsel, dan kita berkomitmen untuk menjaga kualitas dan mutunya sebelum diekspor,” terang Chadijah.
Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melakukan sertifikasi ekspor komoditas perikanan di Sulsel, BKIPM Makassar terus melaksanakan pengendalian sistem perkarantinaan ikan, serta pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Chadidjah memastikan, jajarannya akan berperan aktif dalam menjaga produk perikanan Sulsel agar memenuhi persyaratan ekspor ke negara tujuan. Bahkan, BKIPM Makassar melakukan aksi jemput bola sekaligus melakukan pendampingan dalam penerbitan health certificate atau sertifikat kesehatan ikan, cara karantina ikan yang baik (CKIB), hazard analysis critical control points (HACCP) serta sertifikat yang dibutuhkan sebagai penjaminan kualitas dan mutu produk perikanan.
“Semoga kelancaran ekspor komoditas perikanan dapat meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Sulsel,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan bahwa UPT sebagai core atau kepanjangan tangan KKP sekaligus negara di daerah. Karenanya, dia meminta jajarannya untuk memberikan dampak nyata terhadap masyarakat setempat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KKP juga telah menyusun dan menyosialisasikan panduan sanitasi dan pengendalian risiko Covid-19 di unit pengolahan ikan dan rumput laut kepada pelaku usaha. Sehingga lingkungan, area penanganan dan pemrosesan, serta higiene karyawan terpantau dengan baik. Tidak hanya itu, terkait dengan ekspor KKP juga terus membuka pasar baru dan melakukan negosiasi terkait penurunan tarif impor ke beberapa negara tujuan.