Ceknricek.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar proses hitung cepat atau quick count yang dirilis oleh lembaga survei untuk ditiadakan.
Hal ini diungkapkan Dewan Pertimbangan MUI bersama Dewan Pimpinan MUI saat menyampaikan tausiyah kebangsaan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
Menurut MUI quick count lebih berpotensi menimbulkan akibat buruk daripada kebaikan.
Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. Akhir-akhir ini, segera setelah mengetahui quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan, ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin mengatakan, hasil yang belum pasti yang diumumkan itu menimbulkan perasaan skeptis hingga sinisme di tengah masyarakat. Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Tengah sebagai bukti nyata terjadinya hal seperti itu.
“Pada tataran itulah kami melihat apalagi menyampaikan sesuatu yang belum pasti, jauh dari pasti, dan ada lembaga resmi untuk itu. Maka sebaiknya ditiadakan, khusus sekarang ini dihentikan. Karena selama ini kan sudah muncul skeptisme, keraguan, bahkan sinisme terhadap lembaga survei. Itu seharusnya dihayati, direspon jauh sebelum pencoblosan, karena ada pengalaman masa lalu di Pilkada DKI, Pilkada Jabar, Jateng, ujar Din Syamsuddin.
Din menjelaskan bahwa hal itu dalam ajaran agama Islam masuk dalam kategori fasik.
Kalau ada berita harus ditabayunkan. Yang menimbulkan mudarat, walaupun benar, kalau tidak tepat untuk disampaikan, itu secara Islam tidak bisa digunakan, kata Din Syamsuddin.
Kendati meminta untuk ditiadakan, namun MUI menilai tidak perlu sampai mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan quick count. Apa yang mereka lakukan, hanya sebatas pesan sebagai lembaga moral.
Enggak perlu, enggak usah sampai ke situ (mengharamkan quick count). Sudahlah ini pesan moral saja, kata Din Syamsuddin.
Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Pimpinan MUI Abdullah Jaidi, Sekjen MUI Anwar Abbas, Wakil Sekjen MUI Zaitun Rasmin, Ketua Komisi Luar Negeri MUI Muhyidin Junaidi, Sekjen Ijmi Jakfar Habsah, hingga Ketum BKMT Syifa Fauziah.