Ceknricek.com — Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program yang diandalkan pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa di APBN 2020 mendatang, pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur mencapai Rp423 triliun, naik tipis dari anggaran di tahun sebelumnya sebesar Rp415 triliun.
Dalam penggunaannya, sinergi antar institusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Apalagi infrastruktur merupakan salah satu visi yang ingin dicapai dalam Indonesia maju 2045. Bank Indonesia menilai, komitmen pemerintah untuk terus mengakselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi SDM.
Untuk itu, BI selaku bank sentral memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, seperti melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan. Salah satunya seperti workshop yang dilakukan, Kamis (7/11) di Jakarta, dengan tema Accelerating Infrastructure Development.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, saat ini terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pertama ialah keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: BI: Cadangan Devisa Naik di Tengah Ancaman Krisis Global
BI mencatat, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia memiliki gap pembiayaan sekitar Rp4.000 Triliun. Kedua, terkait dengan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah.
Terakhir, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU. “Penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjawab 3 (tiga) tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi.
Sekadar informasi, workshop ini merupakan rangkaian awal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang akan diselenggarakan pada awal Desember 2019 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. BI berharap, dengan adanya workshop ini proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.