Ceknrricek.com–Pemerintah diminta meleburkan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sebab, Kemendes dinilai punya peran sentral dan tepat hingga menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.
Usulan itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/12/22).
“Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa,” kata Cak Imin.
“Tahu enggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu Desa,” imbuhnya.
Cak Imin beralasan, dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.
“Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI fraksi PKB ini menjelaskan, ada dua sektor, yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah.
“Pembangunan dari bawah apa itu? Desa!Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa,” katanya.
Ditambahkan Cak Imin, soal kelautan pun Indonesia kaya sejak puluhan tahun lalu bahkan sejak zaman Bung Karno. Namun hal itu tidak tersentuh format politik nasional.
Atas dasar itu, ia menilai, isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan dalam ranah politik nasional. Pada awal reformasi, kata Cak Imin, salah satu buah perjuangannya berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.
“Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa Gus Dur jatuh,” katanya.
Meski begitu, lanjut Cak Imin, hal itu tidak mematahkan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Ia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa, hingga kemudian lahir Kementerian Desa.
“Ini yang disebut gerakan politik. Kalau anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat Desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik,” pungkasnya.