Ceknricek.com — Dalam satu bulan terakhir, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah tiga kali melakukan pengusiran terhadap kapal China, di Perairan Natuna. Pernyataan itu disampaikan Kepala Bakamla, Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
“Sudah saya usir, balik lagi, terus kita usir lagi. Nah, itu kita pantau terus beberapa hari ini. 19, 24, terus tanggal 30 (Desember),” ujarnya.
Laksamana Taufieqoerrochman menginformasikan, pihaknya sudah mengirimkan armada tambahan ke Perairan Natuna. Menurut dia, penambahan jumlah armada tersebut merupakan dinamika di lapangan.
“Saya saja sudah kirim lagi. Itu dinamika. Jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi sudah disampaikan Bu Menlu, itulah sikap kita,” katanya.
Pelanggaran
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menegaskan rapat koordinasi tersebut untuk menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna. “Dalam rapat tersebut kita menekankan kembali, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah ZEE Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Menlu Retno Tegaskan Kembali Kapal China Langgar Wilayah ZEE Indonesia
Menurut Menlu Retno, wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash-line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Klaim sepihak itu tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” tuturnya.
Bakamla di Garda Depan
Dalam konteks itulah, TNI turut mengerahkan kekuatannya. Tapi, dalam kondisi damai, Bakamla-lah yang berada di garda terdepan. Menurut Laksamana Madya Taufieqoerrochman, saat ini yang dikedepankan adalah Bakamla, bukan TNI. Hal tersebut berpengaruh terhadap tensi permasalahan.
“Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull, daripada grey hull. Karena kalau kapal perang kan tensinya agak berbeda. Jadi Bakamla tetap di depan,” jelasnya.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono, melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah Perairan Laut Natuna Utara. Yudo mengatakan, operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada I dan Koopsau I.
“Dengan alutsista yang sudah tergelar, yaitu tiga KRI dan satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna,” kata Yudo dalam siaran persnya seperti dikutip Republika, Jumat (3/1).
Ia juga mengatakan, operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Saat ini, kata dia, wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. “Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” kata dia.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.