Ceknricek.com—Meski rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro, sudah mundur dari jabatan sebagai komisaris BUMN, Dewan Guru Besar (DGB) UI meminta Presiden Jokowi untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI lama berdasarkan PP 68/2013. Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 75/2021 yang membolehkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris, menganulir PP 68/2013 yang melarang rektor rangkap jabatan.
Permintaan DGB UI pada Jokowi dilandasi fakta jika statuta UI yang baru dianggap cacat formil. Hal itu disampaikan DGB UI dalam siaran pers yang ditandatangani ketuanya, Prof. Harkristuti Harkrisnowo dan sekretaris Prof Indang Trihandini,serta disetujui oleh 41 guru besar UI yang lain, Senin (26/7/21). Menurut Prof. Harkristuti, penarikan statuta UI yang baru demi menjaga martabat UI. Terkait proses terbitnya PP 75/2021 tentang Statuta UI yang baru, berikut pemaparan DGB:
- Dewan Guru Besar UI melalui tiga orang wakilnya mengikuti proses penyusunan RPP Statuta UI sampai terakhir kali pada rapat 30 September 2020 di Kemendikbudristek.
- Pada tanggal 19 Juli 2021, DGB UI tiba tiba menerima copy salinan PP 75/2021. Setelah diamati, DGB UI berkesimpulan bahwa penerbitan tersebut tanpa mengikuti proses pembahasan RPP, baik di internal UI bersama 3 organ lainnya, yaitu Rektor, MWA, dan SA, maupun rapat-rapat di Kemenristekdikti, di KemKumham dan di Sekretariat Negara, antara bulan Oktober 2020 sampai terbitnya PP Juli 2021.
- DGB UI memiliki sejumlah dokumen kronologis yang pada intinya telah terjadi penyimpangan prosedur dan tidak dipenuhinya asas keterbukaan dalam penyusunan PP 75/2021 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan secara bulat bahwa PP 75/2021 memiliki cacat formil
- DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli sudah membahas daftar inventarisasi masalah dalam PP 75/2021, antara lain:
- Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasukjabatan fungsional peneliti, Lektor Kepala & Guru Besar
- Perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari ‘pejabat pada BUMN/BUMD’ menjadi ‘Direksi pada BUMN/BUMD.
- Menghapus ketentuan bahwa pemilihan Rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya pada MWA
- Menghapus kewajiban Rektor untuk menyerahkan laporan kerja tahunan kepada SA dan DGB
- Menghapus mandat bagi empat organ untuk menyusun ART
- Menghapus syarat non-anggota parpol untuk menjadi anggota MWA.
- Menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan pada Rektor tentang Rencana Program Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Akademik.
- Mengurangi kewajiban bagi UI untuk mengalokasikan dana pada mahasiswa tidak mampu, kecuali yang memiliki pretasi akademik yang tinggi
- Berdasarkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana tersebut angka 5, DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan bahwa PP 75/2021 mengandung cacat materil.
- Oleh sebab itu dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013.
- Dalam rangka menjamin good university governance, menindaklanjuti surat tertanggal 24 Juli 2021 kepada tiga organ UI, DGB UI meminta segera diadakan pertemuan bersama untuk mempersiapkan penyusunan Statuta UI yang baru. Termasuk yang akan dibahas dalam Statuta UI yang baru adalah kemungkinan pengalihan kewenangan antar organ, yang tentu harus dibicarakan secara bersama di antara empat organ UI.