Diplomat Jerman ini juga menyebut rencana pemerintahan militer Sudan untuk menggelar pemilu dalam sembilan bulan ke depan sebagai rencana yang tidak mungkin dilaksanakan.
“Saat ini, menggelar pemilu secepatnya adalah penolakan terhadap demokrasi,” kata Heushen kepada wartawan.
Dewan Militer saat ini mengendalikan pemerintahan di Sudan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada 11 April lalu, menyusul gelombang protes dan demonstrasi yang menentang pemerintahannya.
Namun negosiasi antara pemerintah saat ini dan pemimpin demonstrasi berakhir buntu karena tidak tercapai kesepakatan soal pihak yang akan memimpin badan transisi, apakah berasal dari militer atau sipil.
Pada Senin, Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk penggunaan kekerasan oleh pihak keamanan Sudan dan mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan soal penembakan di dalam rumah sakit.
Guterres juga meminta negosiasi berlanjut dalam kondisi damai dalam suatu transfer kekuasaan pada pemerintahan yang dipimpin oleh sipil.