Ceknricek.com–Kasus Covid-19 kembali memecahkan rekor. Kemarin (27/6/21) tercatat 21.342 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi itu diikuti dengan peningkatan bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit.
Data Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunjukkan, di 24 kabupaten/kota, BOR dilaporkan mencapai 90 persen. Antrean panjang juga terjadi di rumah sakit dan puskesmas.
Tim Mitigasi IDI dan perhimpunan lima organisasi profesi dokter bahkan menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan sudah kolaps. ”Dari laporan yang saya terima, terutama Jawa, overload perawatan di rumah sakit dan puskesmas,” ungkap Ketua Tim Mitigasi IDI dr Adib Khumaidi SpOT kemarin.
Situasi itu, kata dia, harus menjadi perhatian serius. Sebab, tenaga kesehatan memiliki keterbatasan. Baik terkait dengan fasilitas maupun sumber daya manusia.
Menurut Adib, kondisi fisik dan psikis tenaga kesehatan sedang tidak baik-baik saja. ”Hari ini (kemarin, Red) bertambah empat orang dokter yang meninggal. Sehingga, pada Juni saja ada 30 dokter yang meninggal,” katanya.
Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang dirawat. Adib mencontohkan, di Kudus, 231 orang melakukan isolasi mandiri. Di Surabaya, bahkan ada lebih dari 100 dokter yang dirawat dan dua di antaranya harus dibantu dengan alat medis. ”Kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi di mana kolapsnya fasilitas kesehatan,” tuturnya. Dia meminta agar ada upaya tegas untuk mengintervensi masalah dari hulu.
Sesuai pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tenaga kesehatan harus mendapatkan prioritas perawatan ketika terpapar Covid-19. Menurut Adib, organisasi profesi sudah mengoordinasikan. Namun, di lapangan belum semua memiliki prioritas tersebut. ”Ada perawatan yang meningkat, jadi kesulitan bagi fasilitas kesehatan,” ungkapnya.
Tim Mitigasi IDI dan lima organisasi profesi menyampaikan saran untuk penanganan pandemi yang lebih tegas. Mereka meminta agar pemerintah pusat memberlakukan PSBB ketat serentak, terutama di Pulau Jawa, dengan durasi minimal dua minggu. Lalu, implementasi serta penerapan PSBB harus dipastikan berjalan maksimal.
Rekomendasi lainnya, pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi. Itu termasuk untuk anak-anak dan remaja serta tercapai sesuai target. ”Bila mungkin, vaksinasi lebih dari 2 juta per hari dan memperluas tempat pelayanan vaksinasi,” kata Adib.
Tes dan telusur, menurut Adib, harus dilakukan dengan masif. Dengan begitu, kasus dapat ditemukan sejak dini. Tracing dan testing itu juga termasuk untuk anak-anak dan remaja. ”Jumlah tracing per 1.000 orang per minggu sesuai dengan standar WHO dijadikan kinerja setiap kepala daerah,” ungkapnya.
Selanjutnya, masyarakat harus dipastikan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Juga tidak bepergian jika tidak mendesak dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.
Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi SpP pada kesempatan yang sama mengatakan, di daerah zona merah, rumah sakit sudah overload. Artinya, ada beban peningkatan perawatan kasus Covid-19.
”Melihat data internasional, sampai saat ini belum ada satu negara pun yang berhasil menangani pandemi dengan bertumpu pada peningkatan layanan kesehatan,” ujarnya.
Seharusnya, kata dia, ada keseimbangan dengan menurunkan kasus pada masyarakat. Dia meminta ada upaya nyata. ”Kalau kolaps ini terjadi tidak hanya berdampak pada layanan kesehatan, tapi juga pada ekonomi,” tuturnya.
Spesialis paru lainnya, dr Erlina Burhan SpP, menambahkan bahwa adanya keterpaparan tenaga kesehatan akan mengurangi kemampuan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sebab, nakes harus menjalani isolasi atau perawatan. ”Sementara kita dituntut untuk melakukan pelayanan yang lebih banyak karena tempat tidur (untuk pasien Covid-19, Red) ditambah,” ujarnya.
Dia sependapat bahwa kondisi sekarang tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, pemerintah menyatakan bahwa kondisi sekarang merupakan keadaan yang luar biasa. ”Maka, saya mengimbau, lakukan intervensi yang sifatnya extraordinary,” ujarnya. (ashar)