Ceknricek.com — Mantan Direktur Utama PT Jiwasraya mengaku sebenarnya justru dirinya yang membuat kajian hingga Kementerian BUMN meminta BPKP untuk mengaudit keuangan PT Jiwasraya. Langkah audit BPKP ditempuh dasarnya dari hasil kajian Asmawi memetakan kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi itu.
“Masalahnya, ada kesenjangan antara kewajiban pembayaran save plan yang jatuh tempo setiap bulan dengan aset investasi yang tidak bisa ditarik,” ujarnya kepada wartawan Ceknricek.com yang menghubunginya Sabtu (28/12) pagi lewat telepon seluler.
Asmawi Syam sebenarnya hanya dua bulan setengah menjabat Dirut Jiwasraya. Diangkat 18 Mei, tapi efektif bekerja 27 Agustus setelah lulus fit and proper test. Setelah melaporkan kajiannya, 5 November dia pun ditarik oleh Rini Soewarno menjadi staf khusus di Kementerian BUMN.
Aset investasi Jiwasraya Rp25 triliun, tapi 84,1 persen tidak/kurang liquid, susah dijual. Nominalnya sekitar Rp21,2 triliun. Sisanya, 15,9 persen liquid tapi fluktuatif.
“Pas masuk, setiap hari saya hadapi klaim nasabah yang jatuh tempo. Belum lagi aksi demo. Waduh!, “ cerita bankir kawakan mantan Dirut BRI itu.
Jumat (27/12), Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya cegah dan tangkal (cekal) terhadap 10 orang yang bakal ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan, 10 orang yang telah dicekal itu berasal dari unsur PT Asuransi Jiwasraya dan pihak swasta yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13,7 triliun. Nama Asmawi Syam disebut di dalamnya dengan inisial “AS”.
“Saya tidak tahu. Saya belum terima surat pencekalan. Saya juga tahu dari beberapa wartawan yang mengontak saya sejak pencekalan itu diumumkan. Jawaban saya sama, tidak tahu. Nama orang dengan inisial AS kan banyak. Ada juga yang menulis HS,” ucap Asmami Syam yang juga pernah menjabat di Askrindo dan Komut di Bank Tabungan Nasional.
Baca Juga: Mantan Dirut Jiwasraya Bantah Kabur ke Luar Negeri
Menurut Jampidsus, pencekalan terhadap sepuluh orang yang terkait kasus Jiwasraya berkaitan dengan dugaan potensi kerugian negara, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.
“Berdasarkan hasil penyidikan awal, ditemukan fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup perusahaan tertentu, total ada 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang benar,” katanya.
Ditanya apakah betul Jiwasraya bermasalah sejak tahun 2006, Asmawi tidak dapat menjelaskan.
“Penelitian yang saya lakukan belum jauh, belum mendalam masuk ke tahun 2006, terus saya ditarik menjadi staf khusus Menteri BUMN. Saya cuma dua bulan setengah. Begitu masuk sudah menghadapi klaim nasabah dan demo-demo,” kisahnya menutup keterangan.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini