Ceknricek.com– Rapat Gabungan DPR RI untuk membahas masalah pangan diundur karena Menteri Perdagangan M Lutfi tidak hadir. “Rapat kita undur karena Menteri Perdagangan tidak hadir padahal menteri-menteri yang lain sudah hadir semua dan mereka juga ada acara dan membatalkannya hanya untuk hadir di rapat yang sangat penting ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Tentu sikap menteri perdagangan ini mengecewakan dan kami sesalkan,” kata Rachmat Gobel, wakil ketua DPR RI, yang memimpin rapat tersebut, Kamis, 17 Februari 2022.
Kamis pagi ini, DPR RI mengadakan rapat gabungan yang melibatkan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII, dengan menghadirkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Hadir pula Ketua Komisi IV Sudin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, dan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Para anggota dari tiga komisi tersebut dan para pejabat eselon I dari tiga kementerian tersebut juga sudah hadir. Rapat ini membahas masalah kelangkaan pangan, harga pangan, dan hal-ihwal tentang pangan secara keseluruhan.
Gobel mengatakan, rapat gabungan ini diadakan untuk mencari solusi atas kenaikan terus menerus harga-harga barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup rakyat banyak. Mulai dari harga minyak goreng, dan kini harga kacang kedelai. Sebelum itu juga kenaikan harga gula, telur ayam, daging ayam, bawang putih, dan lain-lain. Hal itu terjadi sejak 2021 dan berlanjut hingga kini. Selain itu, katanya, rapat juga untuk mencari solusi tentang kelangkaan dan ketersediaan pangan. Rapat juga akan membahas masalah pupuk untuk pertanian, strategi pertanian, dan industri pangan. “Apalagi sebentar lagi masuk Ramadhan dan lebaran. Soal pangan ini juga bisa berdampak pada inflasi, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Selain tentu masalah perut semua orang,” katanya.
Setelah membuka rapat, ia meminta pendapat masing-masing komisi atas ketidakhadiran menteri perdagangan tersebut. Sebelum itu, ia membacakan surat dari menteri perdagangan tentang alasan ketidakhadirannya, yaitu ada acara lain yang tidak bisa dibatalkan. Tak disebutkan apa acara tersebut.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi dari Komisi IV menyampaikan, “Kami usul agar rapat ditunda karena tak ada Menteri Perdagangan. Padahal di situ intinya,” katanya. Sedangkan dari Komisi VI, Gde Sumarjaya Linggih, menyatakan, “Kami setuju dengan Komisi IV agar rapat ditunda. Ini masalahnya di kementerian perdagangan. Kementerian lain hanya penunjang. Ini menyangkut sembilan bahan pokok,” katanya. Dari Komisi VII, Maman Abdurrahman, menyatakan, “Setuju ditunda. Tapi tidak bisa menunggu setelah masa reses. Ini masalah mendesak,” katanya.
Setelah mendengar pendapat dari masing-masing komisi dan berdiskusi dengan pimpinan tiga komisi yang duduk di kursi pimpinan sidang, Gobel mengetuk palu menunda rapat gabungan. Namun kemudian Dedi Mulyadi mengangkat tangan meminta berbicara. “Perlu ada tindakan terhadap menteri yang tidak hadir ini,” katanya. Setelah rapat selesai, para pimpinan komisi dan anggota DPR menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya terhadap ketidakhadiran Menteri Perdagangan.
Gobel mengatakan, sebetulnya tiga menteri yang lain juga memiliki agenda lain. Namun karena mereka sependapat dengan DPR bahwa masalah pangan ini sangat penting maka mereka memilih hadir dalam rapat gabungan ini. “Menjadi pejabat negara itu harus memiliki hati nurani. Karena itu kita membuat rapat ini untuk mencari solusinya. Pengrajin tahu dan tempe sudah mengancam akan mogok produksi karena harga kacang kedelai naik terus. Dari harga Rp 8.500 per kg sekarang sudah lebih dari Rp 11 ribu. Ini ada apa? Masa tidak ada solusi,” kata Gobel.
Menurutnya, soal pangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga tapi lintas sektoral. “Karena itu kita membuat rapat gabungan. Soal kedelai itu dulu Indonesia pernah swasembada. Mengapa sekarang 80 persen impor? Mengapa petani bisa kapok menanam kedelai? Pasti ada sebabnya,” katanya.
Soal minyak goreng, katanya, hingga kini masih belum selesai karena masih langka dan masih mahal padahal sudah ada subsidi. “Ini semua butuh penjelasan dari pemerintah, terutama Menteri Perdagangan. Kita bahas, kita cari solusinya bersama. Tapi ini malah tidak hadir. Tentu mengecewakan,” katanya.
Menurutnya, soal pangan Indonesia harus bisa berdaulat karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar. “Tak bisa terus bergantung pada negara lain. Bapak Presiden Jokowi sudah benar memiliki visi trisakti, yang salah satunya mandiri di bidang ekonomi, salah satunya soal pangan ini. Jadi jangan sampai menterinya tak mau atau tak mampu mewujudkannya,” katanya. Menurutnya, tanah Indonesia luas dan subur, petaninya pun rajin. “Jadi aneh jika Indonesia tak bisa berdaulat pangan,” katanya.