Ceknricek.com – Sejumlah eksportir kepiting bakau hidup mulai mengeluhkan mahalnya tarif kargo. Khususnya untuk pesawat dari Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, ke Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, selanjutnya ke Singapura dan Malaysia yang transit di Jakarta.
Keluhan eksportir kepiting bakau hidup ini dibenarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Elvis Pattiselano. Menurut Elvis, seperti dilansir Bisnis.com, Jumat (5/4), tarif kargo pesawat dari Bandara Rar Gwamar, Dobo, ke Bandara Internasional Pattimura Ambon memang relatif mahal.
Dia juga mengatakan sejak 10 Maret 2019 lalu pihaknya telah berkoordinasi dan menyurati Kementerian Perhubungan, termasuk maskapai Wings Air yang melayani penerbangan Dobo-Ambon pergi pulang (pp) maupun Garuda Indonesia.
“Mahalnya tarif kargo pesawat Wings Air dari Dobo ke Ambon mengakibatkan pemasokan kepiting bakau hidup tersebut pernah dua kali memanfaatkan jasa penerbangan Hercules,” kata Elvis.
Tim peningkatan ekspor Maluku sudah berusaha memfasiitasi eksportir, baik kepiting bakau hidup maupun tuna ke sejumlah negara karena strategis bagi pengembangan perekonomian daerah tersebut.
Untuk diketahui, kegiatan ekspor kepiting di Dobo dia pada 2 April 2019 diekspor tiga ton ke Singapura dan Malaysia. Ekspor perdana pada 12 Januari 2019, 1,1 ton dan 25 Januari 2019 mencapai 5 ton dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Pada 6 Maret 2019 dilakukan dua kali ekspor yakni pagi hari 2,01 ton, dan sorenya 1,07 ton.
Ekspor langsung kepiting bakau hidup ini juga sengaja tidak melalui Makassar atau Surabaya karena tidak strategis bagi pengembangan perekonomian Maluku.
“Maluku sebelumnya dirugikan dengan sejumlah komoditas yang dipasok ke Surabaya, selanjutnya baru diekspor sehingga tidak memiliki nama dilabel barang,” ujar Elvis.
Para konsumen dari China sebenarnya berminat juga terhadap kepiting bakau hidup Maluku, tetapi eksportir masih membenahi sejumlah dokumen.
“Pastinya, pasar ekspor saat ini menjanjikan untuk kepiting bakau Maluku sehingga tinggal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis membina para nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru maupun lainnya memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Elvis.