Ceknricek.com — Persoalan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang tak bisa diurus sembarangan. Dengan aset hingga Rp8.200 triliun, tak cukup orang cerdas dan kompeten, namun juga orang-orang yang memiliki akhlak mulia yang bisa mengurus aset negara.
Hal itu disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir saat menjawab perombakan yang akan ia lakukan saat memimpin Kementerian BUMN. Sebelumnya, Erick sudah memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mantan komisioner KPK Chandra Hamzah, dan politisi Rizal Mallarangeng yang digadang-gadang akan mendapat jabatan strategis di BUMN.
“Untuk mengelola aset sebesar Rp8.200 triliun rupiah itu, saya perlu teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik,” kata Erick dalam keterangan pers, Selasa (19/11).
“Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik,” ujar Erick menambahkan.
Mantan Presiden klub sepak bola Inter Milan itu mengaku sedang bergerak cepat dalam menjalankan misi Presiden Joko Widodo terkait penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien. Dirinya disebut-sebut telah mengantongi nama-nama untuk menangani sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara.
Erick Thohir juga akan memangkas jumlah deputi di kementerian BUMN dari tujuh menjadi tiga deputi kementerian. Saat ini, Erick sudah memiliki dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin (mantan Direktur Utama Holding Inalum) dan Kartika Wirjoatmodjo (mantan Dirut Bank Mandiri).
Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Ahok Pimpinan BUMN Pada Bulan Desember
Salah satu nama yang disebut-sebut akan mengisi posisi strategis di BUMN, Chandra Hamzah mengatakan bahwa Erick Thohir berharap jangan sampai ada lagi BUMN yang terjerat korupsi. Keduanya bertemu pada Senin (18/11).
“Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi, jadi pak menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan atau terjerat kasus korupsi lagi,” ujar Chandra.
Sebelumnya Kementerian BUMN juga telah mengeluarkan surat keputusan tentang pergantian eselon satu Kementerian BUMN. Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa para deputi dan Sekretaris Kementerian BUMN ini dipastikan nantinya akan mengisi posisi jajaran direksi di BUMN.
“Penugasan selanjutnya, kita sejak awal katakan ke perusahaan BUMN dan penugasan tersebut menunggu RUPS. Kalau perusahaan BUMN terpisah dari Kementerian BUMN jadi harus menunggu RUPS terlebih dahulu,” kata Arya.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini