Ceknricek.com — Pandangan bahwa Kementerian Kesehatan lebih baik dipimpin sosok menteri yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang telah malang melintang di dunia kesehatan, benar belaka. Tapi pandangan yang menyatakan “lebih baik” itu, bukan berarti “harus”.
Hal yang jauh lebih penting justru kemampuannya dalam hal mengelola penyelesaian permasalahan, menghadapi tantangan, hingga mewujudkan misi di bidang kesehatan yang diamanahkan, sejalan dengan visi presiden.
Itu sebabnya, Mahfud MD yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman Hukum Tata Negara, pernah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada era kepemimpinan Gus Dur yang lalu. Jabatan itu tak harus dari kalangan militer atau kepolisian.
Begitu juga berbagai jabatan pemimpin puncak (chief executive officer) lainnya. Gubernur, Bupati, dan Walikota juga tak harus dari kalangan yang mengenyam pendidikan Planologi atau Ekonomi Pembangunan. Walau ketiga jabatan itu sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan kemampuan menata ruang dan segenap dinamika yang berlangsung di dalamnya.
Tapi bagaimanapun, mereka yang diamanahkan mengemban tugas masing-masing kepemimpinan itu, memang dituntut untuk mengerti, memahami, bahkan menjiwai prinsip dasar, tugas pokok dan fungsi dari setiap profesi pemangku kepentingan yang tercakup di wilayah kewenangannya.
+++
Kementerian Kesehatan tak semata tentang profesi kedokteran. Tapi juga farmasi, peralatan kesehatan, berbagai prasarana dan sarana penunjang, pendukung, hingga penyempurna urusan kesehatan. Termasuk pelayanan yang tercakup di dalamnya.
Meskipun begitu, rekomendasi asosiasi profesi yang menjadi bagian utama wilayah kewenangan kepemimpinan suatu kementerian atau lembaga sejenis, tentang salah seorang “teman sejawat” mereka, seyogyanya sangat patut diperhatikan. Mengabaikannya adalah wujud “keangkuhan” yang teramat luar biasa. Sebab, mengandung risiko luntur, bahkan hilangnya kepercayaan insan-insan yang berkemampuan dan berkeahlian khusus di profesi tersebut.
Baca Juga: Teror BPJS
Tanggal 30 September 2019; Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) telah menyurati Joko Widodo agar tak mengangkat Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan pada kabinet yang sedang dibentuknya. Sebab yang bersangkutan telah mereka tetapkan melanggar etika kedokteran.
Baca Juga: Dua Dokter di Tengah Pusaran Konflik Jokowi
Sudah sepatutnya Joko Widodo mendengar dan mempertimbangkan MKEK tersebut. Perihal pelanggaran etika profesi itu sama sekali di luar kewenangannya. Walau dirinya presiden sekalipun.
Joko Widodo harus memahami. Sikapnya terkait pengangkatan Terawan yang ditolak majelis kehormatan profesinya sebagai Menteri Kesehatan –salah satu pilar utama yang menopang wilayah kewenangan yang diamanahkan– dapat berpotensi dan memicu ketidakpercayaan kalangan itu terhadap kepemimpinannya.
Bukan hanya Terawan. Tapi justru Joko Widodo sendiri.
+++
Tuan Presiden harus paham, ada wilayah otonom kelompok profesi yang tak bisa Anda jangkau dan campur tangani. Di setiap kalangan profesional, sikap tak terpuji terkait hal teknis yang tidak Anda kuasai itu, sesungguhnya melanggar prinsip etika universal. Di mana masing-masing pihak semestinya hidup berdampingan serta saling menghormati dan menghargai.
Sementara pelanggaran etika Terawan yang juga berpangkat Letnan Jenderal di organisasi militer tempatnya mengabdi selama ini, merupakan urusan internal komunitas profesi itu. Mereka melakukan tugas pokok dan perannya demi kebaikan dunia kedokteran dan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Terkait Pelayanan Jantung Rp10,5 Triliun, Menkes Akan Evaluasi Layanan Kesehatan BPJS
Ini “keangkuhan” kesekian kali yang saya saksikan dari Joko Widodo. Padahal, saya selalu memujinya sebagai sosok yang amanah, baik, jujur dan pekerja keras.
Dengan terbukanya peristiwa ini, saya harus katakan telah keliru menyimpulkannya sebagai pemimpin yang amanah. Mungkin tak disengajanya karena sejauh ini dia memang baik, jujur dan pekerja keras. Ketidak amanahan itu kemungkinan tersebab keterbatasan nalar dan kemampuan beliau untuk memahami konteks kekuasaannya di sana.
01 Desember 2019
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini