Ceknricek.com — Fraksi PKS DPR RI secara resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT. Asuransi Jiwasraya, untuk mengungkap secara tuntas persoalan yang ada di perusahaan BUMN pelat merah tersebut.
Usulan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati, dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Senin (13/1). “Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS DPR mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya,” katanya.
Anis Byarwati mengatakan, spektrum yang luas dan kompleksitas pada sektor keuangan beserta pasar modal menjadi alasan kuat untuk segera dibentuk Pansus. Menurut dia, Pansus Jiwasraya itu nantinya terdiri dari Komisi XI terkait soal keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait penegakan hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
“Yang lebih penting adalah pansus bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Pansus adalah bukti keseriusan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme Pansus juga akan tepat untuk memastikan pemenuhan keadilan dan hak bagi nasabah masyarakat kecil Jiwasraya dan mengawal penegakan hukum agar adil dan akuntabel. Anis mengingatkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara senilai Rp13,7 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sekitar Rp10,4 triliun dari aktivitas transaksi saham dan reksadana 2018. Dia menduga, kasus Jiwasraya merupakan bentuk “fraud” yang terorganisasi dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks.
Karena itu Anis menilai kasus tersebut harus diungkap secara transparan dan akuntabel, termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan saham terkait.
Desakan yang sama juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. “Harapan rakyat Indonesia, di Rapat Paripurna ini agar Pimpinan DPR dan seluruh Pimpinan Fraksi segera berkumpul dan rapat mendengarkan harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya dibentuk agar kasus tersebut bisa dibongkar,” katanya.
Ia menambahkan, dalam beberapa pekan terakhir, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Komisi VI DPR RI khususnya para nasabah Jiwasraya. Andre berharap Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan seluruh anggota DPR bisa mendengarkan jeritan harapan rakyat untuk membentuk Pansus Jiwasraya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna DPR, menyatakan usulan tersebut akan ditampung dan dibahas kemudian. “Usulan akan dibahas dalam kesempatan yang disediakan untuk soal Pansus Jiwasraya,” kata Dasco.
Sekadar informasi, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, dihadiri sebanyak 285 anggota.
BACA JUGA: Cek FILM & MUSIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini